Persiapan Magelang Siaga Bencana Saat Puncak Musim Hujan Awal Tahun 2026

Ringkasan Berita:Wilayah Jawa Tengah termasuk Kabupaten Magelang memasuki awal musim hujan pada Oktober 2025.  Sementara puncak musim hujan diperkirakan berlangsung Januari-Februari 2026.

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim hujan di Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Magelang, akan berlangsung pada Januari hingga Februari 2026. 

Dengan potensi curah hujan yang berada pada kisaran normal hingga di atas normal, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologis.

Pranata Meteorologi dan Geofisika (PMG) Madya BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah, Tris Adi Sukoco, menjelaskan bahwa mayoritas wilayah Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Magelang, akan memasuki awal musim hujan pada Oktober 2025 sementara puncak musim hujan diperkirakan berlangsung Januari-Februari 2026.

“BMKG memperkirakan sifat hujan pada musim ini berkisar dari normal hingga di atas normal, dengan puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Januari-Februari 2026,” ujar Tris.

Tris menambahkan, periode peralihan menuju musim hujan dan puncak musimnya memiliki risiko tinggi terhadap bencana, seperti banjir dan tanah longsor. 

Ia meminta agar seluruh pihak meningkatkan langkah mitigasi dan kesiapsiagaan di daerah rawan.

“Periode November 2025 hingga Januari 2026 akan menjadi fase krusial. Diperlukan peningkatan kewaspadaan di titik-titik rawan serta optimalisasi sistem peringatan dini,” terangnya.

• UGR Tol Jogja-Bawen di Magelang Cair: 23 Ahli Waris Kompak Hadir di Candiretno

283 Kejadian Bencana 

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magelang, Edi Wasono, menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025 hingga awal November, tercatat 283 kejadian bencana di wilayahnya. 

Data tersebut diolah dari dashboard kebencanaan BPBD Kabupaten Magelang di laman sikk.magelangkab.go.id.

“Tanah longsor masih menjadi bencana paling dominan dengan 153 kejadian, disusul cuaca ekstrem sebanyak 58 kejadian. Dari seluruh kejadian tersebut, tercatat 408 rumah rusak ringan, 46 rusak sedang, dan 9 rusak berat. Korban jiwa terdiri dari 38 luka-luka dan 6 meninggal dunia,” rincinya.

Edi menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, aparat desa, hingga komunitas relawan, dalam menghadapi tren peningkatan bencana tersebut.

“Kita tidak bisa menghindari bencana, tetapi kita bisa memperkecil risikonya. Dengan kesiapsiagaan, kolaborasi, dan kepedulian, kita bisa mewujudkan Kabupaten Magelang yang Aman, Nyaman, Religius, Unggul, dan Sejahtera,” ujarnya.

Dari sisi legislatif, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Magelang, Suroso Singgih, 

menegaskan komitmen DPRD dalam memperkuat kebijakan kebencanaan.

“DPRD bertugas merumuskan dan mengesahkan kebijakan pro-penanggulangan bencana, mengawasi pelaksanaannya agar tepat sasaran, serta memastikan ketersediaan anggaran yang memadai. Kami mendorong pembentukan lembaga kebencanaan hingga tingkat desa agar ketangguhan bisa dibangun dari bawah,” ujarnya.

Menurut Suroso, pengawasan menjadi aspek penting agar program mitigasi bencana tidak berhenti di tataran seremonial.

“Kami akan terus mengawal agar setiap program benar-benar berjalan sesuai koridor peraturan dan membawa dampak nyata bagi masyarakat,” terangnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Abdul Azis, menambahkan bahwa urusan kebencanaan tidak sekadar soal anggaran, tetapi juga menyangkut nilai kemanusiaan.

“Pemerintah harus hadir dengan kebijakannya. Urusan kebencanaan sejatinya adalah urusan kemanusiaan. Politik anggaran yang berpihak pada kebencanaan bukan sekadar angka, tapi wujud empati dan tanggung jawab moral,” kata Abdul Azis.

Ia juga memberikan apresiasi terhadap BPBD Kabupaten Magelang yang dinilai semakin tanggap dan profesional.

“Citra BPBD di mata masyarakat kini semakin positif. Respons cepat mereka dalam setiap kejadian bencana menunjukkan bahwa pemerintah hadir saat rakyat membutuhkan,” ucapnya. (tro)