Perda

Index A-Z

UU Disabilitas Diyakini Menguatkan Perda Disabilitas di DIY

Masyarakat disabilitas DIY berharap UU tersebut mampu menguatkan Peraturan Daerah (Perda) DIY nomor 4 tahun 2012.

Senin, 30 Mei 2016
Sleman Bakal Hapus Empat Perda

Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Sleman akan mengajukan pencabutan enam peraturan daerah (perda).

Minggu, 29 Mei 2016
Pemkab Gunungkidul Tetap Tak Bakal Cabut Perda Miras

Pencabutan Perda tersebut dinilai dapat membuka celah semakin besar akan peredaran minuman keras di masyarakat.

Rabu, 25 Mei 2016
Undang Pakar, DPRD DIY akan Kaji 685 Perda Bermasalah

Hingga sekarang, terdapat 111 Perda yang dinilai tidak relevan untuk diterapkan pada kondisi saat ini.

Selasa, 24 Mei 2016
Pemda DIY Pertahankan Perda Oplosan Beralkohol

Kementrian Otonomi Daerah menganggap bahwa Perda 12 tahun 2015 berisi hal yang mendetail, sehingga melampaui kewenangan yang dicurahkan Perpres

Rabu, 18 Mei 2016
Hari Ini, Reklame di Area Larangan Ditertibkan

Sosialisasi tentang Perda nomor 2/2015 telah dilakukannya kepada pengusaha reklame sejak jauh-jauh hari.

Rabu, 18 Mei 2016
Kasatpol PP Bantul Sebut Revisi Perda Belum Perlu

Meskipun, kalangan legislatif meminta adanya revisi mengenai Perda ini terutama pada ancaman hukumannya.

Selasa, 17 Mei 2016
Komite Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas DIY Peringati Perda Nomor 4 Tahun 2012

Perda yang berisikan tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas tersebut pun sebelumnya telah ditetapkan oleh Gubernur DIY.

Selasa, 17 Mei 2016
35 Orang Meninggal Akibat Oplosan, Perda Miras Hanya Macan Kertas

"Perda tersebut seolah menjadi macan kertas saja karena sampai saat ini saya tidak melihat keseriusan Pemda DIY untuk melaksanakannya di lapangan."

Senin, 16 Mei 2016
Perda Belum Cukup Hentikan Oplosan di DIY

Oplosan yang kembali merenggut korban jiwa, menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Daerah (Pemda) DIY.

Minggu, 15 Mei 2016
Libatkan Perangkat Desa untuk Jaga Keamanan DIY

Perlu dicermati, lanjutnya, pelaku tindakan kekerasan maupun pembunuhan di DIY merupakan orang-orang baru. Bukan dari residivis.

Sabtu, 7 Mei 2016
Perda Bermasalah Ditarget Rampung 2016

Pemerintah menargetkan dapat menyelesaikan peraturan-peraturan daerah yang bermasalah pada pertengahan 2016.

Kamis, 5 Mei 2016
Kinerja Dewan Lamban, Baru Tiga dari 23 Raperda yang Diselesaikan Tahun 2016

Artinya Dewan hanya memiliki dua triwulan atau waktu sekitar enam sampai tujuh bulan ke depan.

Selasa, 3 Mei 2016
Meski Perda Ditetapkan, Rumah Susun Masih Sepi Peminat

Dampak yang akan dihasilkan justru akan lebih besar daripada pembangunan hotel, sehingga segala macam persyaratan akan diteliti lebih hati-hati.

Rabu, 13 April 2016
Perda Tentang Disabilitas di Kota Yogya Dipandang Perlu untuk Segera Diterapkan

Raperda inisiatif dewan tersebut terus didorong untuk segera ditetapkan

Selasa, 12 April 2016
Pengelola Kecewa Penegakan Perda di Gua Pindul Dibatalkan

Dalam rakor yang digelar di Balai Desa Bejiharjo tersebut, pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan penegakan perda terhadap pengelola Gua Pindul.

Senin, 11 April 2016
Pemkab Gunungkidul Batalkan Rencana Penertiban Pengelolaan Gua Pindul Hari Ini

Penertiban terpaksa dibatalkan karena situasi di lapangan masih cukup riskan setelah sebelumnya sempat memanas.

Senin, 11 April 2016
Konflik Gua Pindul, Pemerintah Ragu-Ragu Tegakkan Perda

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi terlebih dahulu dengan melibatkan pemerintah desa dan kepolisian.

Minggu, 10 April 2016
Program Kampung Panca Tertib di Kota Yogya Terus Digaungkan

Hingga saat ini, tercatat sebanyak lima kampung panca tertib yang telah dibentuk dan akan terus bertambah.

Sabtu, 9 April 2016
DPRD Kota Yogya Nilai Perwal Kawasan Tanpa Rokok Tak Perlu Diberlakukan

Perwal KTR belum mendesak untuk diterapkan, sebelum Peraturan Daerah yang lebih detil disahkan

Jumat, 1 April 2016

⟪⟨6 7 8 9 10 11 12 ⟩

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved

About Us

•

Help

•

Privacy Policy

•

Pedoman Media Siber

Terms of Use

•

Contact Us

•

Redaksi

•

TAG

Perda

Masyarakat disabilitas DIY berharap UU tersebut mampu menguatkan Peraturan Daerah (Perda) DIY nomor 4 tahun 2012.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Sleman akan mengajukan pencabutan enam peraturan daerah (perda).

Pencabutan Perda tersebut dinilai dapat membuka celah semakin besar akan peredaran minuman keras di masyarakat.

Hingga sekarang, terdapat 111 Perda yang dinilai tidak relevan untuk diterapkan pada kondisi saat ini.

Kementrian Otonomi Daerah menganggap bahwa Perda 12 tahun 2015 berisi hal yang mendetail, sehingga melampaui kewenangan yang dicurahkan Perpres

Sosialisasi tentang Perda nomor 2/2015 telah dilakukannya kepada pengusaha reklame sejak jauh-jauh hari.

Meskipun, kalangan legislatif meminta adanya revisi mengenai Perda ini terutama pada ancaman hukumannya.

Perda yang berisikan tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas tersebut pun sebelumnya telah ditetapkan oleh Gubernur DIY.

"Perda tersebut seolah menjadi macan kertas saja karena sampai saat ini saya tidak melihat keseriusan Pemda DIY untuk melaksanakannya di lapangan."

Oplosan yang kembali merenggut korban jiwa, menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Daerah (Pemda) DIY.

Perlu dicermati, lanjutnya, pelaku tindakan kekerasan maupun pembunuhan di DIY merupakan orang-orang baru. Bukan dari residivis.

Pemerintah menargetkan dapat menyelesaikan peraturan-peraturan daerah yang bermasalah pada pertengahan 2016.

Artinya Dewan hanya memiliki dua triwulan atau waktu sekitar enam sampai tujuh bulan ke depan.

Dampak yang akan dihasilkan justru akan lebih besar daripada pembangunan hotel, sehingga segala macam persyaratan akan diteliti lebih hati-hati.

Raperda inisiatif dewan tersebut terus didorong untuk segera ditetapkan

Dalam rakor yang digelar di Balai Desa Bejiharjo tersebut, pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan penegakan perda terhadap pengelola Gua Pindul.

Penertiban terpaksa dibatalkan karena situasi di lapangan masih cukup riskan setelah sebelumnya sempat memanas.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi terlebih dahulu dengan melibatkan pemerintah desa dan kepolisian.

Hingga saat ini, tercatat sebanyak lima kampung panca tertib yang telah dibentuk dan akan terus bertambah.

Perwal KTR belum mendesak untuk diterapkan, sebelum Peraturan Daerah yang lebih detil disahkan

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved