Perda

Index A-Z

Jukir Ditekan Tidak Menaikkan Tarif Parkir di Kota Yogya

Dishub telah melayangkan surat edaran ke seluruh juru parkir untuk mematuhi aturan penerapan tarif pakir sesuai Perda.

Kamis, 21 Desember 2017
Bantul Siapkan Perda Jelang Lonjakan Kos

Pembangunan kampus di Bantul membuat kebutuhan terhadap Perda yang mengatur kos di Bantul ini sudah dianggap mendesak.

Selasa, 7 November 2017
Satpol PP Temukan 8 Menara Telekomunikasi Ilegal Tak Terdaftar dalam Perda

Usai diketok pada bulan Juli lalu, Satpol PP kemudian melakukan penataan dan didapat ada delapan menara yang tidak terdaftar dalam Perda.

Kamis, 12 Oktober 2017
Ketua Pansus Pesimis Perda Perparkiran di Kota Yogya Rampung Sesuai Target

Sejak Agustus hingga saat ini telah tiga kali rapat yang diagendakan batal dilaksanakan.

Minggu, 8 Oktober 2017
Masyarakat Harus Berani Cabut Reklame Sampah Visual

Gerakan membersihkan sampah visual bersama masyarakat memberikan dampak yang jauh lebih besar ketimbang penertiban yang dilakukan Satpol PP.

Kamis, 28 September 2017
Tukang Parkir Liar Terjerat Razia, Tak Kantongi Surat Resmi dan Tarik Tarif Rp 15 Ribu

Petugas menemukan adanya pelanggaran Perda karena mereka tidak memiliki surat izin resmi mengelola parkir.

Kamis, 29 Juni 2017
Penegakan Perda Kawasan Tanpa Rokok di Gunungkidul Dinilai Masih Setengah-setengah

Perda tersebut kini hanya tinggal peraturan, penerapannya pun masih setengah-setengah.

Selasa, 23 Mei 2017
Pemkot Yogyakarta Gencarkan Sosialisasi Perda Kawasan Tanpa Rokok

Sosialisasi ini dilakukan secara masif karena ada ancaman pidana yang menyertai peraturan tersebut.

Minggu, 21 Mei 2017
Implementasi Perda HIV-AIDS di DIY Dinilai Belum Maksimal

Lokakarya dihadiri berbagai (Satuan Kerja Perangkat Daerah) SKPD dan LSM terkait

Senin, 15 Mei 2017
Tolak Apartemen, Warga Balirejo Geruduk Sat Pol PP Kota Yogya

Jika tidak ada izin sudah seharusnya Sat Pol PP bisa menindak tegas pengembang. Termasuk, membongkar bangunan yang sudah dilaksanakan oleh pengembang.

Rabu, 3 Mei 2017
Penegakan Perda Terkesan Ompong

Jika memang ada yang melanggar, kata Sigit, sudah seharusnya pemerintah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tegas.

Kamis, 6 April 2017
Pemda DIY Respon Positif Putusan MK yang Larang Kemendagri Batalkan Perda

MK telah menjatuhkan putusan bahwa Kementerian Dalam negeri (Kemendagri) dilarang untuk membatalkan peraturan daerah (Perda).

Kamis, 6 April 2017
MK Batalkan Kewenangan Mendagri untuk Membatalkan Perda

Hal itu disampaikan majelis hakim MK dalam sidang uji materi yang digelar di gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (4/4/2017).

Kamis, 6 April 2017
Belum Adanya Pergub Disebut Jadi Penyebab Perda DIY Tidak Efektif

Pihaknya tengah memroses Pergub sebagai tindak lanjut Perda terkait Gelandangan dan Pengemis

Rabu, 5 April 2017
Kantong Parkir Liar Disinyalir Jadi Pemicu Target Pendapatan TKP Abu Bakar Ali Tak Tercapai

Maraknya kantong parkir liar ini dituding sebagai pemicu tidak tercapainya target pendapatan TKP Abu Bakar Ali

Rabu, 5 April 2017
Fasilitas Publik dan Lowongan Pekerjaan Belum Ramah Difabel

Namun, hingga awal Maret ini Raperda belum segera diketok dan membuat tanda tanya para penyandang dan penggiat disabilitas.

Rabu, 8 Maret 2017
SE Dibutuhkan Untuk Menjabarkan Muatan Perda Pamong Desa yang Multitafsir

Lantaran sambil menunggu proses revisi berlangsung, seleksi pamong di sejumlah desa di Bantul masih tetap bisa berlanjut.

Kamis, 23 Februari 2017
Perda Perparkiran dan Retribusi Parkir Akan Segera Direvisi

Salah satunya, pihak Pemkot akan merevisi Peraturan daerah (Perda) yang mengatur parkir dan retribusi parkir di Kota Yogya.

Rabu, 22 Februari 2017
Pemda DIY Impelementasikan Perda Andong dan Becak secara Bertahap

Upaya untuk mengatur angkutan tradisonal secara bertahap, yakni dalam rentang 2017-2018.

Minggu, 19 Februari 2017
Dewan Sebut Pembongkaran Dua Reklame Sebagai Warning Pelanggar Perda

Dewan juga mendesak vendor reklame bisa segera menertibkan secara mandiri reklame yang tak berizin dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah.

Rabu, 8 Februari 2017

⟪⟨3 4 5 6 7 8 9 ⟩⟫

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved

About Us

•

Help

•

Privacy Policy

•

Pedoman Media Siber

Terms of Use

•

Contact Us

•

Redaksi

•

TAG

Perda

Dishub telah melayangkan surat edaran ke seluruh juru parkir untuk mematuhi aturan penerapan tarif pakir sesuai Perda.

Pembangunan kampus di Bantul membuat kebutuhan terhadap Perda yang mengatur kos di Bantul ini sudah dianggap mendesak.

Usai diketok pada bulan Juli lalu, Satpol PP kemudian melakukan penataan dan didapat ada delapan menara yang tidak terdaftar dalam Perda.

Sejak Agustus hingga saat ini telah tiga kali rapat yang diagendakan batal dilaksanakan.

Gerakan membersihkan sampah visual bersama masyarakat memberikan dampak yang jauh lebih besar ketimbang penertiban yang dilakukan Satpol PP.

Petugas menemukan adanya pelanggaran Perda karena mereka tidak memiliki surat izin resmi mengelola parkir.

Perda tersebut kini hanya tinggal peraturan, penerapannya pun masih setengah-setengah.

Sosialisasi ini dilakukan secara masif karena ada ancaman pidana yang menyertai peraturan tersebut.

Lokakarya dihadiri berbagai (Satuan Kerja Perangkat Daerah) SKPD dan LSM terkait

Jika tidak ada izin sudah seharusnya Sat Pol PP bisa menindak tegas pengembang. Termasuk, membongkar bangunan yang sudah dilaksanakan oleh pengembang.

Jika memang ada yang melanggar, kata Sigit, sudah seharusnya pemerintah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tegas.

MK telah menjatuhkan putusan bahwa Kementerian Dalam negeri (Kemendagri) dilarang untuk membatalkan peraturan daerah (Perda).

Hal itu disampaikan majelis hakim MK dalam sidang uji materi yang digelar di gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (4/4/2017).

Pihaknya tengah memroses Pergub sebagai tindak lanjut Perda terkait Gelandangan dan Pengemis

Maraknya kantong parkir liar ini dituding sebagai pemicu tidak tercapainya target pendapatan TKP Abu Bakar Ali

Namun, hingga awal Maret ini Raperda belum segera diketok dan membuat tanda tanya para penyandang dan penggiat disabilitas.

Lantaran sambil menunggu proses revisi berlangsung, seleksi pamong di sejumlah desa di Bantul masih tetap bisa berlanjut.

Salah satunya, pihak Pemkot akan merevisi Peraturan daerah (Perda) yang mengatur parkir dan retribusi parkir di Kota Yogya.

Upaya untuk mengatur angkutan tradisonal secara bertahap, yakni dalam rentang 2017-2018.

Dewan juga mendesak vendor reklame bisa segera menertibkan secara mandiri reklame yang tak berizin dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah.

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved