Perda

Index A-Z

Akhirnya DIY Miliki Perda Ketahanan Keluarga

DPRD DIY akhirnya mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang ketahanan keluarga.

Kamis, 19 Juli 2018
Penindakan Toko Modern Ilegal Tunggu Pengesahan Perda

Pemkab Bantul, sampai saat ini masih menunggu masukan dari Ngarso Dalem terkait Perda ini apakah ada perubahan klausul atau tidak.

Selasa, 26 Juni 2018
Pemda DIY Segera Miliki Perda Tentang Zonasi Pesisir

Sejauh ini, Raperda telah dihantarkan kepada DPRD DIY, setelah melalui proses penyusunan naskah akademik dan menyelenggarakan forum diskusi.

Minggu, 27 Mei 2018
Lebaran, Tarif Parkir Motor Tetap Rp 1.000 dan Mobil Rp 2.000

Tarif parkir di kota Yogyakarta sudah diatur pada Perda No 4 Tahun 2016 dan Perda No 5 Tahun 2017

Minggu, 27 Mei 2018
Belum Semua Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Miliki Perda Kawasan Tanpa Rokok

Agus mengatakan, meskipun belum ada Perda KTR di beberapa Kabupaten dan Kota, sudah ada peraturan Gubernur yang mengaturnya.

Selasa, 17 April 2018
Retribusi Tera Ulang di Kota Yogyakarta Menunggu Perda Teregister

Raperda terkait Retribusi Tera dan Tera Ulang telah diparipurnakan dan menunggu proses register.

Senin, 16 April 2018
Forpi Kota Yogyakarta Minta Ada Pengganti Perda HO

Ia pun mengatakan bahwa diharapkan nantinya Perda Tibum (Ketertiban Umum) menjadi salah satu solusi atas dicabutnya HO.

Rabu, 11 April 2018
Penyusunan Perda Energi Terbarukan Ditarget Selesai Pertengahan Tahun

Produk hukum tersebut, sangat dibutuhkan untuk menyikapi keterbatasan energi selama ini.

Jumat, 23 Maret 2018
Pemkot Yogyakarta Dinilai Setengah Hati Lakukan Penegakan Kawasan Tanpa Rokok

Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Sigit Wicaksono meminta keseriusan Pemerintah Kota untuk menegakkan aturan sesuai dengan Perda KTR

Rabu, 21 Maret 2018
Sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2017, Lingkungan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Mutlak KTR

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017, ada dua tempat yang mutlak menjadi Kawasan Tanpa Rokok.

Selasa, 20 Maret 2018
Hati-Hati, Merokok di Kota Yogya Bisa Kena Denda

"Nantinya yang melanggar akan didenda Rp 7,5 juta atau pidana paling lama 1 bulan"

Selasa, 20 Maret 2018
Satpol PP Kota Yogya Segera Bisa Tutup Paksa Toko Moderen Ilegal dengan Perda Tibum

Satpol PP sebenarnya masih bisa menindak toko-toko tersebut karena sejatinya Perda HO belum dicabut.

Senin, 19 Maret 2018
DPRD DIY Memandang Perlunya Perda Penyelenggaran Ketahanan Keluarga

Pergeseran nilai sosial dan budaya itu, tidak mungkin dihentikan dan akan terus berkembang, seiring berjalannya waktu

Selasa, 27 Februari 2018
Pemkab Bantul Ingin Perda Toko Modern Sesuai Dinamika

Meski demikian, prinsip Toko Modern yang tidak boleh mematikan pasar tradisional tetap terjaga.

Senin, 19 Februari 2018
Perda Disahkan, Cegah Kawasan Kota Yogyakarta Kembali Kumuh

Hal tersebut disyukuri Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PU PKP) Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono.

Senin, 19 Februari 2018
Komisi A DPRD DIY Usulkan Bentuk Pansus Pengawasan Perda 2/2017

Polemik tersebut sebagai permasalahan serius, lantaran wajah Yogyakarta sebagai kota budaya, dinodai oleh tindak kekerasan

Jumat, 9 Februari 2018
Satpol PP Diminta Segera Tindak Pelanggar IMB

Satpol PP Kota Yogyakarta dinilai lambat dalam melakukan penertiban terkait pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilakukan Net City.

Jumat, 2 Februari 2018
Pemkot Yogya Tetap Bisa Tegas Tanpa Perda HO

Pemkot Yogya harus berhenti beralibi tidak mampu menertibkan toko moderen berjejaring ilegal.

Kamis, 1 Februari 2018
Pemda DIY Didorong Tegakkan Perda Ketertiban Umum

Karenanya, jumlah tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perlu ditambah.

Rabu, 17 Januari 2018
Polda DIY Berwenang Tindak Jukir Liar

Yang menjadi polemik adalah sebuah lokasi yang seharusnya tidak untuk parkir dijadikan tempat parkir.

Jumat, 29 Desember 2017

⟪⟨2 3 4 5 6 7 8 ⟩⟫

Berita Terkini

Kronologi 4 WNI Diculik Bajak Laut di Perairan Gabon, 3 Pelaku Bersenjata Naik Kapal Dini Hari

1 menit lalu
Bursa Transfer PSIM Yogyakarta: Alasan Utama Iksan Chan Dipinjamkan

6 menit lalu
Park Min Young dan Wi Ha Joon Bintangi Drama Baru 'Siren'

10 menit lalu
Jadwal KA Bandara YIA Hari Ini Rabu 13 Januari 2026, Kereta Siang - Malam

11 menit lalu
Jadwal KA Prameks Hari Ini Rabu 13 Januari 2026, Kereta Siang Hingga Malam

13 menit lalu

TAG

Perda

DPRD DIY akhirnya mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang ketahanan keluarga.

Pemkab Bantul, sampai saat ini masih menunggu masukan dari Ngarso Dalem terkait Perda ini apakah ada perubahan klausul atau tidak.

Sejauh ini, Raperda telah dihantarkan kepada DPRD DIY, setelah melalui proses penyusunan naskah akademik dan menyelenggarakan forum diskusi.

Tarif parkir di kota Yogyakarta sudah diatur pada Perda No 4 Tahun 2016 dan Perda No 5 Tahun 2017

Agus mengatakan, meskipun belum ada Perda KTR di beberapa Kabupaten dan Kota, sudah ada peraturan Gubernur yang mengaturnya.

Raperda terkait Retribusi Tera dan Tera Ulang telah diparipurnakan dan menunggu proses register.

Ia pun mengatakan bahwa diharapkan nantinya Perda Tibum (Ketertiban Umum) menjadi salah satu solusi atas dicabutnya HO.

Produk hukum tersebut, sangat dibutuhkan untuk menyikapi keterbatasan energi selama ini.

Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Sigit Wicaksono meminta keseriusan Pemerintah Kota untuk menegakkan aturan sesuai dengan Perda KTR

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017, ada dua tempat yang mutlak menjadi Kawasan Tanpa Rokok.

"Nantinya yang melanggar akan didenda Rp 7,5 juta atau pidana paling lama 1 bulan"

Satpol PP sebenarnya masih bisa menindak toko-toko tersebut karena sejatinya Perda HO belum dicabut.

Pergeseran nilai sosial dan budaya itu, tidak mungkin dihentikan dan akan terus berkembang, seiring berjalannya waktu

Meski demikian, prinsip Toko Modern yang tidak boleh mematikan pasar tradisional tetap terjaga.

Hal tersebut disyukuri Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PU PKP) Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono.

Polemik tersebut sebagai permasalahan serius, lantaran wajah Yogyakarta sebagai kota budaya, dinodai oleh tindak kekerasan

Satpol PP Kota Yogyakarta dinilai lambat dalam melakukan penertiban terkait pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilakukan Net City.

Pemkot Yogya harus berhenti beralibi tidak mampu menertibkan toko moderen berjejaring ilegal.

Karenanya, jumlah tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perlu ditambah.

Yang menjadi polemik adalah sebuah lokasi yang seharusnya tidak untuk parkir dijadikan tempat parkir.

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved