Perda

Index A-Z

Perlu Perda Khusus untuk Dirikan Mal di Bantul

Ketua Komisi B DPRD Bantul, Widodo menyebut jika revisi Perda Pengelolaan Pasar terlepas dari persoalan mal.

Jumat, 7 Oktober 2016
Pedagang Pasar Tradisional Minta Jarak Toko Modern dengan Pasar Ditambah

Kegiatan tersebut diadakan untuk menyaring aspirasi masyarakat, seiring dengan rencana Komisi B untuk melakukan revisi Perda Pengelolaan Pasar.

Kamis, 6 Oktober 2016
Klaten Belum Punya Perda Parkir

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten menggunakan Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3).

Minggu, 18 September 2016
Dianggap Jadi Sumber Keributan, Ratusan Warga Tuntut Dua Tempat Karaoke Ditutup

Sekitar 250 warga Palihan tersebut menganggap keberadaan dua tempat karaoke itu melanggar perda dan kerap menjadi sumber keributan.

Selasa, 13 September 2016
Dari 24 Target Perda Tahun Ini, Baru 5 Perda yang Disahkan DPRD DIY Hingga Saat Ini

Perlu kesiapan yang lebih serius dalam menyiapkan rencana kebijakan, mulai dari kajian hingga tahap selanjutnya.

Rabu, 7 September 2016
Dewan Pertahankan Perda Larangan Pelacuran dengan Denda Rp 100

DPRD DIY masih mempertahankan perda tentang larangan pelacuran di tempat umum, di mana pelanggarnya dikenakan denda Rp 100.

Senin, 29 Agustus 2016
Mal di Bantul? Jangan Tunjuk Investor Kalau Payung Hukum Belum Ada

Wacana Bupati Bantul, Suharsono untuk mendirikan mal memang tersendat regulasi.

Selasa, 23 Agustus 2016
Tiga PPNS Tidak Cukup Kawal 40 Perda

Untuk mengawal satu Perda dibutuhkan minimal dua PPNS, sementara total yang ada saat ini ada 40 perda belum termasuk dengan Peraturan Kepala Daerah.

Sabtu, 20 Agustus 2016
LIPSUS: Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di DIY Memprihatinkan

Pemda DIY belum memiliki regulasi baru terkait KTR, meski sudah ada Pergub no 42 tahun 2009 yang sudah ada sebelum UU tersebut.

Kamis, 18 Agustus 2016
Boleh Bangun Mal di Bantul Asalkan Taat Perda

Pembangunan mal di Bantul memang memungkinkan untuk terealisasi, pasalnya tidak ada larangan yang mengikat.

Kamis, 18 Agustus 2016
Pengisian Pejabat di Pemkab Gunungkidul Makan Waktu Lama

mekanisme pengisian jabatan yang berasal dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) belum disesuaikan dengan Perda terkait perangkat daerah.

Rabu, 10 Agustus 2016
RPJMD Bantul untuk Lima Tahun ke Depan telah Rampung

Dengan adanya RPJMD, target pembangunan di Bantul untuk lima tahun ke depan semakin terarah.

Kamis, 4 Agustus 2016
Kalangan Legislatif Bantul Masih Tunggu Usulan Draft Revisi Perda Toko Modern

Para wakil rakyat ini meminta agar para pemilik toko modern tetap memenuhi perizinan sesuai dengan Perda yang berlaku.

Jumat, 22 Juli 2016
Sistem Kos Harian Melanggar Aturan

Pemerintah baru akan berancang-ancang untuk merapikan dan mendata jumlah kos-kosan di masing-masing wilayah.

Senin, 18 Juli 2016
Perda Disabilitas di Gunungkidul Didesak Segera Disahkan

Keberadaan Perda tentang Disabilitas dinilainya penting, utamanya untuk melindungi hak-hak yang dimiliki kelompok disabilitas

Jumat, 17 Juni 2016
Hambat Investasi, Lima Perda di Gunungkidul Dicabut

Menyusul rencana penghapusan perda oleh Pemerintah Pusat tersebut, setidaknya terdapat lima buah Peraturan Daerah (Perda) di Gunungkidul yang dicabut.

Kamis, 16 Juni 2016
Presiden Instruksikan Semua Daerah Buat Perda Miras

Perda yang sempat diisukan akan dicabut tersebut, dipastikan aman dan batal masuk di dalam daftar penghapusan Perda.

Rabu, 15 Juni 2016
Gunungkidul Susun Perda Dana Cadangan untuk Biayai Pilkada

Penyusunan regulasi tersebut ditujukan sebagai penopang kegiatan dalam skala besar, sehingga tidak akan menganggu pos anggaran lain.

Rabu, 15 Juni 2016
Sultan: Kerusakan Bangunan Tak Akan Terjadi Bila Kepala Daerah Tegas

Kerusakan bangunan di kawasan pesisir selatan DIY, tidak akan terjadi bila kepala daerah secara tegas menegakkan Perda.

Kamis, 9 Juni 2016
Perda Miras DIY Tak Akan Dicabut

Hal tersebut ditegaskan Kepala Biro Hukum Setda DIY Dewo Isnu Broto seusai mengikuti pembahasan pencabutan Perda di DPRD DIY, belum lama ini.

Senin, 6 Juni 2016

⟪⟨5 6 7 8 9 10 11 ⟩⟫

Berita Terkini

Yogyakarta International Airport Siap Jadi Embarkasi dan Debarkasi Haji Mulai 2026

1 menit lalu
Mentas dari Kemiskinan, 1.337 KPM Bantul Graduasi Mandiri selama 2025

9 menit lalu
Baru 10 SPPG di Sleman Kantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi

19 menit lalu
UMY Terjunkan 700 Mahasiswa KKN, Fokus Potensi Lokal hingga Kesadaran Kesehatan Masyrakat

30 menit lalu
Pemkab Bantul Siapkan Rp8 Miliar untuk Bonus Atlet Peraih Medali Porda DIY 2025

35 menit lalu

TAG

Perda

Ketua Komisi B DPRD Bantul, Widodo menyebut jika revisi Perda Pengelolaan Pasar terlepas dari persoalan mal.

Kegiatan tersebut diadakan untuk menyaring aspirasi masyarakat, seiring dengan rencana Komisi B untuk melakukan revisi Perda Pengelolaan Pasar.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten menggunakan Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3).

Sekitar 250 warga Palihan tersebut menganggap keberadaan dua tempat karaoke itu melanggar perda dan kerap menjadi sumber keributan.

Perlu kesiapan yang lebih serius dalam menyiapkan rencana kebijakan, mulai dari kajian hingga tahap selanjutnya.

DPRD DIY masih mempertahankan perda tentang larangan pelacuran di tempat umum, di mana pelanggarnya dikenakan denda Rp 100.

Wacana Bupati Bantul, Suharsono untuk mendirikan mal memang tersendat regulasi.

Untuk mengawal satu Perda dibutuhkan minimal dua PPNS, sementara total yang ada saat ini ada 40 perda belum termasuk dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pemda DIY belum memiliki regulasi baru terkait KTR, meski sudah ada Pergub no 42 tahun 2009 yang sudah ada sebelum UU tersebut.

Pembangunan mal di Bantul memang memungkinkan untuk terealisasi, pasalnya tidak ada larangan yang mengikat.

mekanisme pengisian jabatan yang berasal dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) belum disesuaikan dengan Perda terkait perangkat daerah.

Dengan adanya RPJMD, target pembangunan di Bantul untuk lima tahun ke depan semakin terarah.

Para wakil rakyat ini meminta agar para pemilik toko modern tetap memenuhi perizinan sesuai dengan Perda yang berlaku.

Pemerintah baru akan berancang-ancang untuk merapikan dan mendata jumlah kos-kosan di masing-masing wilayah.

Keberadaan Perda tentang Disabilitas dinilainya penting, utamanya untuk melindungi hak-hak yang dimiliki kelompok disabilitas

Menyusul rencana penghapusan perda oleh Pemerintah Pusat tersebut, setidaknya terdapat lima buah Peraturan Daerah (Perda) di Gunungkidul yang dicabut.

Perda yang sempat diisukan akan dicabut tersebut, dipastikan aman dan batal masuk di dalam daftar penghapusan Perda.

Penyusunan regulasi tersebut ditujukan sebagai penopang kegiatan dalam skala besar, sehingga tidak akan menganggu pos anggaran lain.

Kerusakan bangunan di kawasan pesisir selatan DIY, tidak akan terjadi bila kepala daerah secara tegas menegakkan Perda.

Hal tersebut ditegaskan Kepala Biro Hukum Setda DIY Dewo Isnu Broto seusai mengikuti pembahasan pencabutan Perda di DPRD DIY, belum lama ini.

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved