Hambat Investasi, Lima Perda di Gunungkidul Dicabut

Menyusul rencana penghapusan perda oleh Pemerintah Pusat tersebut, setidaknya terdapat lima buah Peraturan Daerah (Perda) di Gunungkidul yang dicabut.

Hambat Investasi, Lima Perda di Gunungkidul Dicabut
ist
Ilustrasi Perda Pajak 

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Pemerintah telah mengumumkan pencabutan ribuan Peraturan Daerah (Perda) yang dinilai menghambat laju investasi di daerah.

Di Gunungkidul, sebanyak lima Perda sudah pasti akan dicabut karena dinilai sudah tak lagi relevan untuk diterapkan.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Gunungkidul, Hery Sukaswadi, mengatakan, menyusul rencana penghapusan perda oleh Pemerintah Pusat tersebut, setidaknya terdapat lima buah Peraturan Daerah (Perda) di Gunungkidul yang direncanakan akan dicabut.

Ia menyebutkan, kelima perda tersebut yakni Perda Pajak tentang Air Tanah, Perda Pajak tentang Pertambangan Galian C, Perda Pajak Non-Kendaraan Bermotor, Perda Tentang Keuangan Desa dan Kepala Desa, dan juga Perda Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa.

"Sebanyak lima perda tersebut memang sudah dinyatakan dibatalkan, dan tinggal mencabut saja dengan Perda tersendiri," tutur Hery, Kamis (16/6/2016).

Lanjut Hery, pencabutan kelima Perda tersebut bukan tak beralasan, seperti untuk Perda Pajak Non-Kendaraan Bermotor dinilai sudah kadaluarsa, sementara untuk Perda Pajak Air Tanah dan Pertambangan Galian C dibatalkan karena kewenangan telah berpindah ke propinsi.

"Beberapa memang sudah terlalu lama sehingga tidak efektif. Termasuk terdapat perda yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada di atasnya, sehingga dinilai bisa rancu," ujar Hery.

Hery menuturkan, kelima Perda tersebut sudah digarisbawahi dan telah dinyatakan untuk dibatalkan dan selanjutnya dibuat Perda untuk mencabut keseluruhan Perda yang telah dibatalkan sebelumnya.

Pihaknya kini tengah mengiventarisasi dan mengkaji lagi sisa Perda yang dimungkinkan untuk dibatalkan karena alasan kadaluarsa, tak efektif, ataupun tak sesuai dengan peraturan induknya.

"Ada yang sudah lima perda digarisbawahi, sudah dinyatakan dibatalkan, tinggal mencabut. Pencabutan tidak satu per satu, dalam perda satu perda untuk mencabut. Sementara sisa perda lain, kami akan mengiventarisasir terlebih dahulu, apakah masih ada perda yang bisa dibatalkan," tutur Hery.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Kabupaten Gunungkidul, Ari Siswanto, meminta pemerintah untuk mengkaji kembali rencana pencabutan beberapa peraturan daerah.

Menurutnya, upaya yang dilakukan pemerintah dengan tidak asal mencabut begitu saja, namun juga mempertimbangkan kearifan lokal yang ada di masing-masing daerah.

"Kearifan lokal harus menjadi pertimbangan pusat, karena masing-masing daerah memiliki kondisi yang berbeda-beda," tutur Ari, Kamis (16/6/2016).

Lanjut Ari, pihaknya mengaku belum mendapatkan daftar mana saja Perda khususnya di Gunungkidul yang menjadi sasaran penghapusan. Kalaupun ada, pihaknya tetap berhati-hati mempertimbangkan pencabutan perda agar sesuai prosedur yang benar. (tribunjogja.com)

Penulis: rfk
Editor: oda
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved