Perda

Index A-Z

Ini 7 Kawasan Dilarang Merokok di Kota Yogya, Bila Nekat Melanggar Bisa Didenda Rp7,5 Juta

Ruangan tersebut pun, kata dia, harus terpisah dari gedung utama dan jauh dari tempat orang lalu lalang.

Selasa, 7 Februari 2017
Perda KTR di Yogya Disahkan, Merokok di Tempat yang Dilarang Bisa Didenda Rp7,5 Juta

Jika terjadi pelanggaran, maka pelanggar bisa dikenai sanksi kurungan 1 bulan penjara dan denda Rp7,5 juta.

Senin, 6 Februari 2017
Ketika Perda Ini Disahkan, Pendiri Bangunan di DIY Harus Patuh Bila Tak Ingin Kena Sanksi

Secara umum, begitulah gambaran dari Raperda inisiatif DPRD DIY, yang kembali dibahas untuk kali pertama di tahun 2017, Senin (23/1/2017).

Senin, 23 Januari 2017
Muncul Draf Siluman dalam Perda Pengelolaan Pasar

Diduga keberadaan pasal itu untuk mengakomodir sejumlah toko modern berizin tapi bermasalah, karena sebelumnya menabrak aturan.

Selasa, 17 Januari 2017
Satpol PP Kota Yogyakarta Segera Limpahkan Berkas Grand Timoho ke Pengadilan

Pengembang hotel tersebut akan segera menjalani persidangan dan terancam hukuman tiga bulan penjara dan denda maksimal Rp 50 juta.

Kamis, 12 Januari 2017
Satpol PP Diminta Tindak Tegas Reklame Ilegal

Pasalnya saat ini masih banyak aturan reklame yang dilanggar, sehingga perlu tindakan tegas dari aparat yang berwenang.

Rabu, 11 Januari 2017
Jualan Ayam di Trotoar Kena Hukuman Penjara 14 Hari

Pelanggaran yang dilakukan yaitu berjualan ayam di badan jalan dan trotoar Pasar Serasi.

Senin, 2 Januari 2017
Juru Parkir Wajib Ganti Setengah Kerugian Bila Helm Pengunjung Hilang

Ganti rugi tersebut diatur dalam Perda yakni setengah dari nilai kerugian yang dialami masyarakat.

Rabu, 28 Desember 2016
Pimpinan Komisi Plesir ke Jakarta, Revisi Perda Molor

Molornya pembahasan perda karena saat pembahasan jumlah pansus tidak kuorum, bahkan pada saat pembahasan hari hanya empat orang pansus yang hadir.

Kamis, 22 Desember 2016
Kota Yogyakarta Segera Miliki Perda Kawasan Kumuh

Raperda ini sudah mendapat evaluasi dari Gubernur DIY dan dijadwalkan akhir tahun ini akan ditetapkan menjadi Perda.

Senin, 12 Desember 2016
Pemdes Bakal Diberi Kewenangan Lebih Atur Pasar Desa

DPRD Kabupaten Bantul, telah merampungkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Pasar Desa.

Sabtu, 26 November 2016
Satpol PP Sleman Tegaskan Tak Akan Tebang Pilih Tertibkan Perda Miras

Penegakan Perda Miras tidak hanya dilakukan di warung, toko tradisional, maupun warung makan.

Jumat, 18 November 2016
Dua Perda Berusia Muda akan Dicabut

Sebanyak 12 Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta diusulkan dihapus lantaran tumpang tindih dengan regulasi yang ada.

Rabu, 2 November 2016
Pengisian Jabatan Dukuh di Sleman Dilakukan dengan Sistem Seleksi

Beberapa poin yang sempat menuai polemik pada akhirnya mulai mengerucut menjadi keputusan.

Selasa, 1 November 2016
Sudah Ditutup Paksa, Toko Modern Ini Masih Nekat Buka

Penutupan yang dilakukan Satpol PP beberapa hari lalu memang tidak digubris oleh pihak pengelola toko modern berjejaring.

Minggu, 23 Oktober 2016
REALTIME NEWS: Bandel, Toko Modern Berjejaring Tetap Buka Meski Sudah Ditutup Paksa

Namun demikian, usaha dari aparat penegak Peraturan Daerah (Perda) ini tetap tidak digubris. TMB ini tetap buka hingga Minggu.

Minggu, 23 Oktober 2016
Perda BUMDes di Gunungkidul Segera Dibentuk

Perda ini nantinya akan memberi payung hukum bagi BUMDes yang sudah mulai terbentuk.

Minggu, 23 Oktober 2016
Satu Toko Modern Berjejaring di Bantul Nekat Tetap Buka Meski Sudah Disegel Satpol PP

TMB tersebut masih beroperasi dan tidak mengindahkan segel dari aparat penegak Perda.

Jumat, 21 Oktober 2016
Balon Kades Tirtosari Akan Gugat Pansel Lewat PTUN

Dia tetap mempersoalkan adanya tes tambahan berupa diskusi dan wawancara yang disebutnya tidak sesuai dengan Peraturan Daerah.

Minggu, 16 Oktober 2016
REALTIME NEWS : Disperindagkop Bantul Sebut Revisi Perda Toko Modern Belum Final

Ada beberapa item yang dibahas dalam revisi tersebut, diantaranya adalah jarak dan kemitraan dengan toko modern berjejaring.

Minggu, 16 Oktober 2016

⟪⟨4 5 6 7 8 9 10 ⟩⟫

Berita Terkini

Pengacara Aktivis BEM UNY Perdana Arie Pertanyakan Rantai Simpan dan Keaslian Bukti Elektronik

14 menit lalu
Jembatan Darurat Penghubung Ploso-Donomerto Kulon Progo Mulai Dibangun

53 menit lalu
Daniel Caesar dan Shawn Mendes, Deretan Figur Publik Ternama Bergabung dalam Artists for Aid 2026

56 menit lalu
Gelar Apel Bulan K3 Nasional 2026, PLN Pastikan Keselamatan Kerja Tetap Terjaga Pasca Nataru

56 menit lalu
50 Kombinasi Warna Mahal Old Money Vibe, Elegan dan Timeless

56 menit lalu

TAG

Perda

Ruangan tersebut pun, kata dia, harus terpisah dari gedung utama dan jauh dari tempat orang lalu lalang.

Jika terjadi pelanggaran, maka pelanggar bisa dikenai sanksi kurungan 1 bulan penjara dan denda Rp7,5 juta.

Secara umum, begitulah gambaran dari Raperda inisiatif DPRD DIY, yang kembali dibahas untuk kali pertama di tahun 2017, Senin (23/1/2017).

Diduga keberadaan pasal itu untuk mengakomodir sejumlah toko modern berizin tapi bermasalah, karena sebelumnya menabrak aturan.

Pengembang hotel tersebut akan segera menjalani persidangan dan terancam hukuman tiga bulan penjara dan denda maksimal Rp 50 juta.

Pasalnya saat ini masih banyak aturan reklame yang dilanggar, sehingga perlu tindakan tegas dari aparat yang berwenang.

Pelanggaran yang dilakukan yaitu berjualan ayam di badan jalan dan trotoar Pasar Serasi.

Ganti rugi tersebut diatur dalam Perda yakni setengah dari nilai kerugian yang dialami masyarakat.

Molornya pembahasan perda karena saat pembahasan jumlah pansus tidak kuorum, bahkan pada saat pembahasan hari hanya empat orang pansus yang hadir.

Raperda ini sudah mendapat evaluasi dari Gubernur DIY dan dijadwalkan akhir tahun ini akan ditetapkan menjadi Perda.

DPRD Kabupaten Bantul, telah merampungkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Pasar Desa.

Penegakan Perda Miras tidak hanya dilakukan di warung, toko tradisional, maupun warung makan.

Sebanyak 12 Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta diusulkan dihapus lantaran tumpang tindih dengan regulasi yang ada.

Beberapa poin yang sempat menuai polemik pada akhirnya mulai mengerucut menjadi keputusan.

Penutupan yang dilakukan Satpol PP beberapa hari lalu memang tidak digubris oleh pihak pengelola toko modern berjejaring.

Namun demikian, usaha dari aparat penegak Peraturan Daerah (Perda) ini tetap tidak digubris. TMB ini tetap buka hingga Minggu.

Perda ini nantinya akan memberi payung hukum bagi BUMDes yang sudah mulai terbentuk.

TMB tersebut masih beroperasi dan tidak mengindahkan segel dari aparat penegak Perda.

Dia tetap mempersoalkan adanya tes tambahan berupa diskusi dan wawancara yang disebutnya tidak sesuai dengan Peraturan Daerah.

Ada beberapa item yang dibahas dalam revisi tersebut, diantaranya adalah jarak dan kemitraan dengan toko modern berjejaring.

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved