moratorium

Index A-Z

Ini Kata Presiden Jokowi Terkait Rencana Penghapusan Ujian Nasional

Moratorium UN pada 2017 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) masih sebatas wacana.

Minggu, 27 November 2016
70 Hotel Baru Berdiri di Kota Yogya Selama Moratorium

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY mencatat sekitar 70 hotel baru berdiri di Kota Yogyakarta.

Selasa, 11 Oktober 2016
Perlu Moratorium Pembangunan Mal di DIY

Keberadaan bangunan-bangunan besar berbentuk mal, hotel dan lainnya seperti apartemen mendapatkan tentangan dari masyarakat.

Kamis, 1 September 2016
Moratorium Hotel Tidak Menjamin Menghentikan Krisis Air di Yogya

Walau moratorium akan dilanjutkan namun dianggap tidak bisa menyelesaikan persoalan.

Selasa, 16 Agustus 2016
Sri Sultan HB X : Yogya Sudah Terlalu Banyak Hotel

Pertumbuhan hotel di wilayah lain, misalkan Gunungkidul dan Kulonprogo saat ini dirasakannya belum terlalu menarik banyak investor hotel.

Rabu, 10 Agustus 2016
Wali Kota Yogyakarta Bakal Kaji Kebijakan Moratorium Hotel

Kajian yang akan dilakukan yakni kajian tata ruang dan kajian okupansi kamar hotel.

Rabu, 10 Agustus 2016
Sultan Dukung Perpanjangan Moratorium Pembangunan Hotel

Sleman sendiri sudah menetapkan moratorium pembangunan hotel hingga tahun 2021

Selasa, 9 Agustus 2016
Moratorium Hotel di Yogyakarta Berakhir Tahun Ini, Diperpanjang Atau Tidak?

Moratorium pembangunan hotel di Yogyakarta akan segera berakhir tahun ini, namun beberapa kalangan meminta agar moratorium tersebut diperpanjang lagi.

Selasa, 9 Agustus 2016
Moratorium PNS Dinilai Hambat Perombakan Organisasi Perangkat Daerah

perombakan itu sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah nomor 18/2016 tentang perangkat daerah.

Senin, 8 Agustus 2016
Moratorium Pembangunan Hotel di Yogya Didasarkan pada Tingkat Hunian

Kendati moratorium masih terus berjalan, namun hingga kini izin pembangunan hotel masih terus diterbitkan.

Rabu, 13 April 2016
Bantul Kekurangan 4.000 PNS

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bantul, Supriyanto mengungkapkan saat ini jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bantul sejumlah 10.797 orang.

Minggu, 20 Maret 2016
Tingkat Hunian di Atas 70%, Izin Moratorium Hotel Bisa Dicabut

Perpanjangan atau pemberhentian kebijakan ini akan lebih didasari dari jumlah tingkat hunian

Jumat, 18 Maret 2016
Wali Kota Yogya Berencana Kaji Ulang Moratorium Izin Pembangunan Hotel

Perpanjangan atau pemberhentian kebijakan ini akan lebih didasari dari jumlah tingkat hunian

Kamis, 17 Maret 2016
Butuh Ketegasan Aturan Pengangkatan Honorer

Aturan dalam hal ini adalah PP No 48 tahun 2005 yang intinya pemerintah melarang kepala daerah untuk mengangkat pegawai honorer baru.

Rabu, 2 Maret 2016
Dewan Juga Desak Moratorium Toko Modern

DPRD Sleman mendesak adanya moratorium toko modern karena dinilai mendesak dengan kondisi pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola toko modern.

Selasa, 1 Maret 2016
Desakan Moratorium Toko Modern Menguat

Moratorium toko modern diperlukan sebagai kontrol keberadaan toko modern. Pasalnya jumlah toko modern semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Selasa, 1 Maret 2016
Pemerintah Berlakukan Moratorium Pembangunan Sarana dan Prasarana K/L

Moratorium ini dilakukan agar APBN diprioritaskan pada program-program yang bersentuhan dengan masyarakat luas.

Senin, 29 Februari 2016
Moratorium Hotel di Sleman Harus Konsisten

Hal tersebut menyusul besarnya harapan masyarakat dalam kebijakan yang berkaitan penataan wilayah itu.

Jumat, 19 Februari 2016
Bupati dan Wakil Bupati Sleman Diminta Tetap Pertahankan Moratorium Pembangunan Hotel

Hal tersebut menyusul besarnya harapan masyarakat dalam kebijakan yang berkaitan penataan wilayah itu.

Jumat, 19 Februari 2016
Berbentuk Perbup, Moratorium Hotel Dinilai Mudah Berubah

Hal lantaran dasar hukum yang digunakan masih berbentuk Perbup yang merupakan kewenangan dari bupati yang menjabat.

Kamis, 4 Februari 2016

TAG

moratorium

Moratorium UN pada 2017 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) masih sebatas wacana.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY mencatat sekitar 70 hotel baru berdiri di Kota Yogyakarta.

Keberadaan bangunan-bangunan besar berbentuk mal, hotel dan lainnya seperti apartemen mendapatkan tentangan dari masyarakat.

Walau moratorium akan dilanjutkan namun dianggap tidak bisa menyelesaikan persoalan.

Pertumbuhan hotel di wilayah lain, misalkan Gunungkidul dan Kulonprogo saat ini dirasakannya belum terlalu menarik banyak investor hotel.

Kajian yang akan dilakukan yakni kajian tata ruang dan kajian okupansi kamar hotel.

Sleman sendiri sudah menetapkan moratorium pembangunan hotel hingga tahun 2021

Moratorium pembangunan hotel di Yogyakarta akan segera berakhir tahun ini, namun beberapa kalangan meminta agar moratorium tersebut diperpanjang lagi.

perombakan itu sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah nomor 18/2016 tentang perangkat daerah.

Kendati moratorium masih terus berjalan, namun hingga kini izin pembangunan hotel masih terus diterbitkan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bantul, Supriyanto mengungkapkan saat ini jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bantul sejumlah 10.797 orang.

Perpanjangan atau pemberhentian kebijakan ini akan lebih didasari dari jumlah tingkat hunian

Perpanjangan atau pemberhentian kebijakan ini akan lebih didasari dari jumlah tingkat hunian

Aturan dalam hal ini adalah PP No 48 tahun 2005 yang intinya pemerintah melarang kepala daerah untuk mengangkat pegawai honorer baru.

DPRD Sleman mendesak adanya moratorium toko modern karena dinilai mendesak dengan kondisi pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola toko modern.

Moratorium toko modern diperlukan sebagai kontrol keberadaan toko modern. Pasalnya jumlah toko modern semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Moratorium ini dilakukan agar APBN diprioritaskan pada program-program yang bersentuhan dengan masyarakat luas.

Hal tersebut menyusul besarnya harapan masyarakat dalam kebijakan yang berkaitan penataan wilayah itu.

Hal tersebut menyusul besarnya harapan masyarakat dalam kebijakan yang berkaitan penataan wilayah itu.

Hal lantaran dasar hukum ­yang digunakan masih berbentuk Perbup ya­ng merupakan kewenangan dari bupati yang­ menjabat.

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved

Hal lantaran dasar hukum yang digunakan masih berbentuk Perbup yang merupakan kewenangan dari bupati yang menjabat.