Dewan Juga Desak Moratorium Toko Modern

Laporan Reporter Tribun Jogja, Angga Purnama

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Tidak adanya moratorium perizinan toko modern memunculkan pertanyaan seberapa serius Pemkab menjalankan kebijakan tersebut.

Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sleman mendesak adanya moratorium toko modern karena dinilai mendesak dengan kondisi pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola toko modern.

Wakil Ketua DPRD Sleman, Sofyan Setya Darmawan berpendapat langkah penataan toko modern tidak cukup dengan hanya penertiban. Lantaran usaha waralaba dalam bentuk toko modern akan terus berkembang.

“Pemkab jangan hanya fokus pada penataan dan penertiban saja, namun juga harus segera menerapkan langkah tegas. Salah satunya moratorium toko modern,” paparnya, Selasa (1/3/2016).

Ia menilai langkah tersebut diperlukan lantaran penertiban belum membawa dampak yang signifikan. Untuk itu ia berharap Pemkab mengambil langkah yang lebih yang lebih serius dalam menindaklanjuti masalah ini.

“Seperti memberikan pembinaan dan penguatan toko milik masyarakat. Intinya Pemkab mampu melindungi, menumbuhkan dan menggerakkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Bupati Sleman, Sri Purnomo sendiri sudah menginstruksikan kelanjutan penertiban toko modern yang tidak sesuai aturan pada Maret ini. Sedikitnya ada delapan toko modern yang masuk dalam penertiban lanjutan ini.

Sebelumnya sudah ada enam toko modern yang disegel oleh Satpol PP di Depok, Sleman, Mlati, dan Gamping.

Berdasarkan keputusan Bupati Sleman, terdapat 89 toko berjejaring yang melanggar ketentuan Perda, di antaranya sekitar 20 unit toko berjarak kurang dari 100 meter dari pasar tradisional, 25 unit berada di radius 200 meter, 20 unit kurang dari 500 meter (belum disanksi) dan sisanya belum mengantongi izin operasional. (tribunjogja.com)