Reaksi Kepala Disdik Sleman saat Baca Surat MBG yang Beredar: Semua Isinya Memberatkan Sekolah!
Ia mengaku baru mengetahui ada dokumen surat perjanjian yang beredar di sekolah itu justru pada bulan Agustus
Penulis: Ahmad Syarifudin | Editor: Yoseph Hary W
Kemudian pada poin tujuh, berisikan apabila terjadi dugaan keracunan agar menjaga kerahasiaan informasi.
Saat dikonfirmasi, Mustadi mengamini beredarnya surat itu di sekolah- sekolah.
Bahkan sekolah yang telah menerima MBG, diharuskan membuat perjanjian itu.
Ia mengaku akan menjadikan ini sebagai bahan evaluasi ketika berkoordinasi dengan Perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN). Mengingat, surat perjanjian tersebut dinilai sangat merugikan pihak sekolah.
"Informasi yang saya terima, semua sekolah (yang menerima MBG) membuat surat perjanjian seperti itu. Sudah saya laporkan ke Pak Asisten yang mengkoordinir di Kabupaten, baru ditanyakan, apakah memang seperti itu isinya. Karena sejak awal saya sudah menyampaikan, surat perjanjian ini berat sekali," kata Mustadi.
Mustadi telah bercerita bahwa dirinya mengetahui ada dokumen surat perjanjian pada bulan Agustus setelah mencari fakta kasus keracunan massal siswa SMP di Mlati.
Ia menyebut Pemkab dalam program nasional ini belum pernah dilibatkan. Ketika terjadi kasus dugaan keracunan akibat MBG, informasi yang diperolehnya justru berupa dokumen yang beredar di Whatsapp.
Begitu ia membaca isi perjanjian itu, ia merasa isinya tidak ada yang meringankan, sebaliknya semua memberatkan sekolah.
"Intinya, ini akan menjadi bahan Pemkab ketika nanti ada koordinasi. Masa terus (sekolah) tidak boleh menyampaikan ketika ada permasalahan," imbuh dia.
Reaksi Bupati Sleman
Bupati Sleman, Harda Kiswaya angkat bicara terkait beredarnya dokumen surat dari SPPG di wilayah Kalasan, yang meminta penerima manfaat merahasiakan jika ada permasalahan MBG.
Bupati belum mengetahui isi surat perjanjian tersebut. Namun, baginya keterbukaan akan jauh lebih baik.
"Menurut saya keterbukaan akan jauh lebih baik. Manusia tidak sempurna, penuh dengan kekurangan, ya kita harus sadari. Justru masukan dari banyak orang itu penting," kata Harda, Sabtu (20/9/2025).
Harda mengaku belum tahu isi surat perjanjian antara SPPG wilayah Kalasan dengan pihak sekolah, yang bikin heboh itu.
Akan tetapi, jika ada permintaan agar sekolah merahasiakan jika ada permasalahan, menurutnya hal itu tidak baik.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
sekolah
Makan Bergizi Gratis (MBG)
Dinas Pendidikan Sleman
Badan Gizi Nasional
Bupati Sleman
MBG
Tribunjogja.com
| Jumlah Pekerja Proyek Sekolah Rakyat di Lendah 840 Orang, 25 Persennya Berasal dari Kulon Progo |
|
|---|
| Progres Sekolah Rakyat di Kulon Progo Lambat, Menko AHY Minta Pembangunan Dipercepat |
|
|---|
| Orang Tua Pertanyakan Keadilan TKA, Sebut Bobot Soal Antar-Siswa Dinilai Tidak Setara |
|
|---|
| Disdik Sleman Hargai Keluhan Ortu Terkait TKA, Jadi Bahan Evaluasi Tim Penyusun Soal |
|
|---|
| Bahaya Laten Geng Sekolah Masih Mengintai Kota Yogyakarta, 'Solidaritas' Disebut Jadi Kedok |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jogja/foto/bank/originals/Surat-SPPG-di-Sleman-Beredar-Minta-Kasus-Keracunan-MBG-Dirahasiakan.jpg)