PDIP Gelar Rakernas 10–12 Januari 2026, Bahas Isu Lingkungan hingga Pilkada via DPRD

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Mengawali tahun 2026, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akan menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) Beach City Internasional Ancol (BCIA), Jakarta, pada 10 hingga 12 Januari 2026. 

Beberapa hal penting mulai dari isu kerusakan lingkungan hingga pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan menjadi pembahasan dalam rakernas tersebut.

Dikutip dari Kompas.com, Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto membenarkan isu yang akan dibahas dalam rakernas PDIP salah satunya adalah soal isu lingkungan.

Kerusakan ekologis di sejumlah daerah memicu terjadinya bencana alam.

"Maka kebijakan ekologis dari hulu ke hilir itu nanti akan menjadi bagian dari pembahasan di dalam rapat kerja nasional PDI Perjuangan 10 sampai 12 Januari yang akan datang," ujar Hasto saat ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta Selatan, Senin (29/12/2025) dikutip dari Kompas.com.

Menurut Hasto dan PDI-P, bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat itu tidak bisa dilepaskan dari persoalan kerusakan lingkungan yang terjadi. 

"Kami menerima masukan-masukan tentang pentingnya status bencana nasional ini. Karena di situ juga akan menggugah kesadaran kita bahwa bencana ini diawali dari kerusakan ekologis akibat suatu kebijakan-kebijakan untuk mengkonversi hutan," kata Hasto.

Baca juga: Sanitasi Buruk dan Dampak Perubahan Iklim Perluas Sebaran Leptospirosis di DIY

Oleh karena itu, Hasto menekankan bahwa PDI-P akan membahas isu moratorium dan perlindungan ekologi secara khusus dalam Rakernas mendatang.

"Di dalam Rakernas nanti kami membentuk subkomisi tentang ekologi, tentang lingkungan. Karena Ibu Mega juga telah diwawancarai secara luas, beliau juga bertemu dengan mantan Wakil Presiden Albert Arnold Gore Jr, Amerika Serikat tentang pentingnya menjaga kelestarian ini," ungkap Hasto.

Terpisah, Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira menyebut Rakernas ini akan menjadi rangkaian dari perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 PDI-P dan turut membahas sejumlah isu strategis.

Andreas tak menampik jika isu perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) juga akan menjadi salah satu pembahasan. 

Terlebih, usulan agar Pilkada dilakukan oleh DPRD telah dilontarkan sejumlah pihak dan menjadi perhatian publik.

"Karena ini juga menjadi perhatian dan dari daerah juga banyak yang menyuarakan biasanya teman-teman daerah akan juga menyuarakan itu rapat kerja," ungkap Andreas kepada Kompas.com, Rabu (7/12/2025).

aat disinggung soal kemungkinan PDI-P menyampaikan secara resmi sikap partai soal Pilkada via DPRD, Andreas menyatakan bahwa hal itu tergantung hasil keputusan rapat.

"(Sikap partai disampaikan) Kalau menjadi keputusan Rakernas," singkat Andreas.

Artikel ini sudah tayang di Kompas.com