UMY Gelar Konferensi Internasional ICGP Bahas Isu Green Policy dan Keadilan Sosial

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) kembali menggelar The 2nd International Conference on Governance and Policy (ICGP) pada Rabu (6/8/2025), dengan menghadirkan isu green policy sebagai tema utama.

Isu lingkungan yang dikaitkan dengan tata kelola pemerintahan dan keadilan sosial menjadi sorotan dalam konferensi ini, yang diikuti oleh peserta dari 10 negara, termasuk Filipina, Malaysia, Thailand, Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Hungaria, dan Uzbekistan.

Konferensi ini menyoroti keterkaitan erat antara kebijakan lingkungan dan keadilan sosial.

“Isu yang kita angkat itu mengenai green policy, bagaimana nanti green government bisa memastikan sustainability berjalan seiring dengan social justice, dan bisa dinikmati seluruh manusia di muka bumi, tak hanya sekelompok orang saja,” ujar Dr. phil. Anwar Kholid selaku Chairperson ICGP.

Menurutnya, kebijakan lingkungan di Indonesia masih perlu dikritisi, terutama dalam konteks implementasi di lapangan.

“Misalnya kebijakan tambang nikel untuk energi terbarukan, secara konsep terlihat mendukung sustainability, tetapi dalam praktiknya lebih menguntungkan konglomerat, sementara masyarakat kecil yang tinggal di sekitar tambang justru terdampak kerusakan lingkungan,” lanjutnya.

Dr. Awang Darumurti, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY, menyatakan bahwa tema lingkungan menjadi perhatian penting di program studinya karena erat kaitannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

“Kami sebagai perwakilan dari perguruan tinggi harus berkontribusi. Maka kami mengimplementasikan penelitian yang terkait isu lingkungan dari sudut pandang ilmu pemerintahan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa konferensi ini dirancang untuk mewadahi berbagai dimensi isu lingkungan. Ia pun menjelaskan ada banyak sub tema dalam konferensi ini, misal isu lingkungan yang terkait dengan kebijakan politik maka masuk di kajian kebijakan. Contoh lainnya, jika itu terkait isu perkotaan maka bisa masuk ke kajian smart city.

“Kami membuat sekitar 5 sub topik agar persoalan yang dihadapi bisa difasilitasi dengan pendekatan yang tepat,” ungkapnya.

Sebanyak 102 makalah akademik masuk dalam seleksi konferensi ini, dan setelah kurasi, terpilih 83 paper yang akan dipresentasikan dan dipublikasikan dalam jurnal. Sebagian diterbitkan dalam jurnal nasional, sementara lainnya akan terbit di jurnal bereputasi internasional seperti Scopus.

“Output dari konferensi ini diharapkan menjadi pemantik bagi pengambil kebijakan, baik dari pemerintahan maupun lembaga lain untuk mengambil rekomendasi yang lahir dari artikel-artikel tersebut,” tambah Dr. Awang.

Salah satu pesan utama dari konferensi ini adalah bahwa keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial harus berjalan beriringan. Teknologi, inovasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat menjadi jembatan untuk mewujudkan green policy yang tidak hanya efektif, tetapi juga adil bagi seluruh masyarakat. (Ard)