KPU Bantul Lantik 225 PPS untuk Pilkada Serentak 2024

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Komisi Pemilihan umum (KPU) kabupaten Bantul melantik anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 75 Kalurahan untuk Pilkada serentak tahun 2024.

Ketua Divisi Sosdiklih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Bantul, Wuri Rahmawati, menuturkan total PPS yang dilantik berjumlah 225 orang.

Jumlah tersebut terdiri dari 117 laki-laki dan 108 perempuan dengan jumlah keterwakilan perempuan 48 persen.

"Pelantikan PPS dilaksanakan di Pendopo Manggala Parasamya II Pemda Bantul, Minggu (26/5/2024) dan dihadiri oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, jajaran Forkompimda Bantul, 75 Lurah se-Kabupaten Bantul, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bantul, serta Komisioner KPU DIY," katanya kepada awak media. 

Wuri menyampaikan, personel PPS Pilkada 2024 itu sendiri dipilih dari komposisi orang lama yang berpengalaman dan juga orang baru mantan KPPS.

Hal itu dilakukan sebagai upaya regenerasi penyelenggara Pemilu yang akan datang.

"Lalu, para PPS terlantik itu akan bekerja selama delapan bulan dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bantul Tahun 2024," papar Wuri.

Baca juga: KPU Bantul Melantik PPK Berpengalaman untuk Pilkada 2024

Pascapelantikan, pihaknya berharap agar PPS terlantik segera menyesuaikan dengan ritme kerja di KPU, segera melakukan koordiniasi dan konsolidasi internal, berkoordinsi dengan pemangku wilayah dalam hal ini lurah dan seluruh pemangku kepentingan di wilayah kalurahan.

Kemudian, berkoordinasi dengan PPK, sebab dalam waktu dekat, yakni awal Juni 2024 terdapat tahapan penyusunan daftar pemilih, tahapan pemetaan TPS.

Termasuk dengan rekrutmen petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) yang jumlahnya tidak sedikit.

"Maka dari itu, koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi hal yang sangat penting untuk segera dilakukan oleh PPS terpilih," ucapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Bantul, Joko Santosa, menyampaikan jajaran Adhoc terutama PPS memiliki peran startegis dalam penyelenggaraan tahapan Pilkada di tingkat desa.

"Untuk itu, saya berharap agar PPS yang dilantik mampu menegakan nilai dasar organisasi yakni dengan menanamkan nilai-nilai, profesional, mandiri dan berintegeritas," pesan dia.

Tidak hanya itu, PPS juga dinilai harus menjadi bagian KPU untuk menyelenggarakan Pilkada serentak 2024, sesuai dengan azas dan prinsip penyelenggaraan Pemilu.

"Karena, sukses penyelenggaraan Pilkada itu memerlukan peran serta dari semua pihak," ucap Joko.