Data Rumah Tidak Layak Huni di Klaten Tembus Angka 7.000 Unit

Ringkasan Berita:

• Masih Ada 7.000-an Rumah Tidak Layak Huni di Klaten
• Rumah tidak layak huni (RTLH) Tembus 7.000-an unit

Laporan Reporter Tribun Jogja, Dewi Rukmini

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Kabupaten Klaten mencatat masih ada sekitar 7.000-an rumah tidak layak huni (RTLH) di Bumi Bersinar. 

Sebab itu, setiap tahun Disperakim Klaten mengalokasikan anggaran untuk program perbaikan atau rehab RTLH. 

Kepala Disperakim Kabupaten Klaten, Muh Anwar Shodiq, mengungkapkan berdasarkan pendataan sampai Agustus 2025 terdapat 7.000 unit rumah tidak layak huni di Kabupaten Klaten. 

jumlah tersebut diperkirakan sudah mengalami penurunan karena pihaknya terus menggulirkan program perbaikan RTLH. 

Dia mengatakan, penanganan pengentasan RTLH dilakukan secara simultan yang melibatkan segala unsur pemerintahan, baik kabupaten, pusat, provinsi, hingga stakeholder di Kota Bersinar melalui mekanisme CSR. 

Termasuk Baznas Klaten yang ikut membantu mengentaskan permasalahan rumah tidak layak huni. 

"Pada 2025, pelaksanaan kegiatan perbaikan RTLH menggunakan APBD murni dan perubahan Kabupaten Klaten menyasar 353 unit. Secara keseluruhan juga ada program RTLH yang dibiayai APBD Provinsi 485 unit, dari pusat 255 unit, dan Baznas 100 unit. Jadi totalnya tahun ini RTLH yang tertangani sebanyak 1193 unit," ungkap Shodiq kepada Tribun Jogja, Selasa (11/11/2025). 

Masalah RTLH itu masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Disperakim dan Pemkab Klaten. 

• Pengakuan Warga Klaten Setelah Rumahnya Direhab karena Tak Layak Huni

Target Selesai

Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, berharap masalah RTLH bisa segera selesai di Kabupaten Klaten. 

Oleh karena itu, pihaknya bakal mengebut percepatan penanganan RTLH. 

"Tadi datanya masih ada 7.000-an unit RTLH dan sudah dicicil tahun ini 1.193 unit, jadi masih ada 6.000-an yang belum tertangani. Insya Allah kami akan kebut dalam beberapa tahun ke depan."

"Kami akan genjot dan tingkatkan setahun kurnag lebih bisa menangani 1.500-2.000 unit RTLH. Agar permasalahan RTLH di Kabupaten Klaten bisa selesai," ujar dia. 

Menurut Hamenang, perbaikan rumah tidak layak huni menjadi salah satu langkah untuk menangani dan mengentaskan angka kemiskinan ekstrem di Bumi Bersinar. 

Lantaran, indikator angka kemiskinan di Kabupaten Klaten juga dipengaruhi banyaknya warga yang tidak memiliki hunian layak.

"Karena itu, cara agar permasalahan angka miskin ekstrem di Kabupaten Klaten bisa segera selesai, maka kami harus mengenjot bersama-sama program rehab RTLH. Semoga sampai 2029 atau 2030 permasalahan RTLH sudah tidak ada lagi di Klaten," katanya. 

Lebih lanjut, Hamenang menyebut ke depan akan mengkoneksikan program RTLH dengan jambanisasi.

Ke depan, penanganan program RTLH bisa sekaligus menyelesaikan masalah jamban sehat bagi warga miskin. 

"Kalau rumah sudah lebih layak, sanitasinya lebih sehat, maka kehidupan warga menjadi semakin sehat dan sejahtera. Dengan demikian diharapkan membuat angka kemiskinan di Kabupaten Klaten turun," tandasnya. (drm)