Perempuan Didorong Kuasai Representasi Substantif dan Atasi Hambatan Kultural-Finansial

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Perjuangan perempuan untuk menempati ruang-ruang pengambilan keputusan politik di Indonesia masih diwarnai oleh benturan antara peluang elektoral elektoral yang terbuka lebar dan hambatan struktural yang berlapis.

Di satu sisi, perempuan dinilai memiliki keunggulan pragmatis dalam meraih simpati pemilih akar rumput.

Namun di sisi lain, dominasi budaya patriarki di ranah domestik, tingginya biaya politik, hingga rendahnya pemahaman tentang representasi substantif pasca-pemilu masih menjadi batu sandungan yang nyata.

Realitas kompleks ini terpotret secara mendalam dalam agenda Pendidikan Politik Perempuan Tahun 2026 bertajuk "Menyemai Kesadaran Politik, Menumbuhkan Kepemimpinan Perempuan."

Acara yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini digelar di Internet Learning Cafe Timoho, Kota Yogyakarta, Selasa (12/5/2026).

Diskusi ini dihadiri oleh perwakilan dari organisasi perempuan lintas latar belakang, termasuk tim penggerak PKK, Fatayat, Muslimat, Wanita Buddhis, Wanita Hindu, hingga sayap-sayap partai politik.

Pemda DIY menyadari betul bahwa komposisi demografis pemilih di wilayahnya sangat menguntungkan bagi keterwakilan perempuan.

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY, Aris Pramono, S.T. yang membacakan sambutan Kepala Bakesbangpol DIY, menegaskan bahwa pencapaian target kuota 30 persen perempuan di parlemen merupakan sebuah keharusan yang didukung oleh data di lapangan.

"Di DIY itu sekitar 54 persen pemilih perempuan, jadi peluangnya itu sangat terbuka," ungkap Aris.

Baca juga: Pembangunan Proyek PSEL di DIY Mundur ke Batch Kedua, Hasto Wardoyo Optimalkan Gerakan Mas Jos

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kegiatan pendidikan politik ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan upaya strategis membangun ekosistem politik yang berkeadilan.

"Melalui kegiatan ini, kami mengangkat tema 'Menyemai Kesadaran Politik, Menumbuhkan Kepemimpinan Perempuan'. Tema ini bukan sebagai ajakan atau slogan biasa, tetapi merupakan sebuah harapan bagi kita semua untuk kembali menyadarkan bahwa perempuan memiliki hak, kesempatan, dan kapasitas yang sama dalam kehidupan politik," papar Aris.

Pemerintah daerah juga menaruh harapan agar pendidikan ini memberikan pemahaman komprehensif mulai dari sejarah pergerakan perempuan, sistem pemilu, hingga strategi partisipasi aktif di legislatif guna menumbuhkan keberdayaan perempuan di berbagai sektor.

Tak Ada Diskriminasi

Dari kacamata pelaku politik praktis, Anggota DPRD DIY dari Fraksi Gerindra, Didik Kuswanto menilai bahwa sistem politik secara undang-undang tidak lagi mendiskriminasi perempuan.

Ia bahkan menyebutkan bahwa dalam kompetisi memperebutkan suara rakyat, perempuan memiliki modal sosial yang lebih luwes dibandingkan laki-laki.

Dalam paparannya, Didik menyoroti bahwa politik tidak selalu bertumpu pada kecerdasan akademis semata, melainkan pada penerimaan publik.