Pembangunan Proyek PSEL di DIY Mundur ke Batch Kedua, Hasto Wardoyo Optimalkan Gerakan Mas Jos

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengonfirmasi bahwa penundaan ini telah dilaporkan kepada Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X

Tayang:
Tribun Jogja/HANIF SURYO
PERTEMUAN - Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo ditemui di Kompleks Kepatihan, Selasa (12/5/2026). 

Ringkasan Berita:
  • Pembangunan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di DIY dipastikan mundur dari jadwal semula.
  • Fasilitas yang sedianya masuk dalam prioritas pembangunan tahap pertama (batch 1) tersebut kini dialihkan ke tahap kedua (batch 2) 
  • Mundurnya proyek ke tahap kedua disebabkan oleh sejumlah penyesuaian krusial, terutama terkait komitmen volume sampah harian.

 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Rencana pembangunan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dipastikan mundur dari jadwal semula.

Fasilitas yang sedianya masuk dalam prioritas pembangunan tahap pertama (batch 1) tersebut kini dialihkan ke tahap kedua (batch 2) lantaran tenggat waktu negosiasi tender terlewati tanpa adanya kesepakatan dengan pihak rekanan.

Kondisi ini membuat DIY menjadi satu-satunya wilayah dari batch pertama yang gagal melaju untuk melakukan groundbreaking serentak pada Juni 2026. 

DIY kini bergabung dengan tujuh wilayah lain di batch kedua, yakni Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera, dan Banten.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengonfirmasi bahwa penundaan ini telah dilaporkan kepada Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X.

Menurut Hasto, mundurnya proyek ke tahap kedua disebabkan oleh sejumlah penyesuaian krusial, terutama terkait komitmen volume sampah harian.

"Ya, tadi kami juga matur kepada Ngarsa Dalem bahwa PSEL ini mundur ke batch dua karena masih ada penyesuaian-penyesuaian. Kenapa? Karena proses mengkaji tentang volume sampah yang harus mencapai 1.000 ton per hari itu masih menjadi bahan pertimbangan," ungkap Hasto.

Baca juga: Sri Sultan HB X Kumpulkan Bupati dan Wali Kota Se-DIY di Gedhong Wilis, Ada Apa?

Hasto menjelaskan bahwa saat ini tengah digodok draf nota kesepahaman (MoU) baru yang mengatur risiko sanksi bagi pemerintah daerah. 

"Ada semacam draf MoU baru yang menyebutkan bahwa jika tidak memenuhi 1.000 ton, pemerintah daerah bisa terkena punishment (sanksi) untuk membayar kekurangannya. Tapi ini masih draf. Oleh karena itu, kita masih menggodok draf baru ini sambil mempersiapkan masuk ke batch dua," tuturnya.

Selain persoalan volume, kebutuhan lahan juga menjadi faktor penunda.

Meski lahan seluas 5,7 hektare di eks TPA Piyungan telah tersedia, informasi terbaru menunjukkan perlunya tambahan lahan sekitar 1 hektare untuk penampungan residu atau abu sisa pembakaran.

Optimalkan Gerakan Mas Jos

Di tengah mundurnya jadwal proyek PSEL, Hasto Wardoyo mengklaim bahwa situasi sampah di Kota Yogyakarta tetap terkendali berkat gerakan pengelolaan mandiri di tingkat masyarakat yang dinamakan Mas Jos (Masyarakat Jogja Olah Sampah).

"Namun secara umum, Alhamdulillah, pengolahan sampah dari hulu melalui pemilahan relatif terkendali. Seperti Kota Yogyakarta yang volume sampahnya paling besar karena tidak punya lahan, alhamdulillah dengan gerakan masif dari masyarakat seperti gerakan Mas Jos, kami setiap hari sudah bisa menyelesaikan produksi sekitar 300 ton. Jadi kita selesaikan 300 ton itu, sehingga di depo-depo hari ini tidak ada penumpukan. Saya kira terkait PSEL, itu perkembangannya," jelas Hasto.

Sekadar informasi, program Mas Jos (Masyarakat Jogja Olah Sampah) merupakan inisiatif unggulan Pemkot Yogyakarta yang menargetkan penyelesaian 70 persen volume sampah langsung dari tingkat hulu atau rumah tangga. 

Sumber: Tribun Jogja
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved