7 Pejabat Eselon II Pensiun 2026, Pemda DIY Genjot Diklat dan Asesmen Pengganti

Ringkasan Berita:

• Tujuh pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memasuki masa purnatugas atau pensiun pada tahun 2026.
• Menurut data, dari total tujuh pejabat eselon II yang pensiun tahun ini, dua di antaranya telah lebih dahulu purnatugas pada Februari 2026 lalu. 
• Pemda DIY kini tengah mengebut penyiapan kader dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) yang lebih muda melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (diklatpim) serta asesmen.

 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sebanyak tujuh pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memasuki masa purnatugas atau pensiun pada tahun 2026.

Guna memastikan roda pemerintahan tetap berjalan optimal, Pemda DIY kini tengah mengebut penyiapan kader dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) yang lebih muda melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (diklatpim) serta asesmen.

Berdasarkan data Pemda DIY, dari total tujuh pejabat eselon II yang pensiun tahun ini, dua di antaranya telah lebih dahulu purnatugas pada Februari 2026 lalu.

Kedua pejabat tersebut adalah Staf Ahli Gubernur DIY Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik, Sukamto, serta Asisten Sekretariat Daerah DIY Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Tri Saktiyana.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menyampaikan, kepergian para pejabat senior ini menjadi pemikiran dan perhatian khusus bagi pemerintah daerah.

Kelima pejabat lain yang menyusul pensiun memegang posisi strategis di berbagai instansi pemerintah provinsi.

"Iya, ini bentar lagi kan tujuh (orang) tahun ini eselon 2 (pensiun). Kan baru dicicil dua, nanti (kurang) lima, termasuk Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum, Srie Nurkyatsiwi, Endang Patmintasih (Kepala Dinsos DIY), Didik Wardaya Staf Ahli Gubernur DIY Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan, Suhirman Kepala Disdikpora DIY. Jadi, senior-senior banyak yang sudah purna," ujar Ni Made di Yogyakarta.

Menghadapi transisi kepemimpinan di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) ini, Ni Made menegaskan bahwa pelayanan publik dan kinerja Pemda DIY tidak boleh terhenti.

Pihaknya mulai mengevaluasi potensi dari kalangan ASN yang lebih muda, meski menyadari adanya perbedaan pengalaman dan karakter tantangan zaman.

"Nah, ini juga menjadi pemikiran kita. Apapun itu kan Pemda ini tetap harus jalan. Kita juga sekarang harus melihat kembali. Bukan berarti, 'Oh, yang muda-muda ini nggak bisa.' Kita harus lihat juga, calon-calon ini memang benar-benar bisa, cuman kan memang pengalamannya menjadi lain," ungkapnya.

Ia menjelaskan lebih lanjut terkait perbedaan tekanan kerja antara ASN senior dan junior. 

"Sekarang kan memang lebih smooth. Dulu zaman saya itu pressure-nya luar biasa; ketangguhan dan lain-lain. Kalau sekarang mungkin persoalan itu dari eksternal, maksudnya kebijakan-kebijakan yang harus selesai, yang harus seperti ini, kita bagaimana kemudian menghadapinya."

Sebagai langkah nyata penyiapan regenerasi, Pemda DIY saat ini memfokuskan pemenuhan syarat administratif dan kompetensi bagi para calon pengisi jabatan tinggi pratama tersebut. Integritas dan kapabilitas tetap menjadi penilaian utama.

"Kita siapkan semua. Sekarang kita kan lagi genjot ini, Diklatpim. Karena syarat untuk menduduki jabatan itu, dia (harus) Diklatpim sama Assessment. Dua itu. Selain dari sisi integritas dan kapabilitas mereka," tegas Ni Made.