Pemda DIY Didorong Menata Ulang Arah Pembangunan Ekonomi yang Lebih Inklusif

Berbagai faktor seperti upah, biaya hidup, struktur ekonomi, dan arus penduduk saling berkaitan dan saling memengaruhi satu sama lain.

“Tekanan terhadap kesejahteraan ini tidak bisa dilihat secara parsial. Upah, biaya hidup, struktur ekonomi, dan arus penduduk saling berkaitan. Jika tidak ditangani secara komprehensif, ketimpangan akan terus berulang dan kelompok rentan semakin terpinggirkan,” tegasnya.

Oleh karena itu, Dessy menilai pemerintah daerah perlu memperkuat strategi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.

Upaya tersebut antara lain melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang produktif, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal agar lebih kompetitif di pasar kerja.

Dengan pendekatan tersebut, pertumbuhan ekonomi Yogyakarta diharapkan tidak hanya tercermin dari aktivitas pariwisata dan pendidikan, tetapi juga berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

“Pemerintah DIY perlu mulai memikirkan pembangunan ekonomi yang tidak hanya ramah investasi dan wisata, tetapi juga mampu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan warganya,” tutup Dessy. (*)