8.066 Anak di DIY Putus Sekolah Karena Beragam Faktor, Begini Kata Plt Disdikpora
Penyebab Anak Tidak Sekolah (ATS) di DIY menunjukkan adanya faktor-faktor beragam, tidak sekadar persoalan ekonomi
Penulis: R.Hanif Suryo Nugroho | Editor: Muhammad Fatoni
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemda DIY mencatat sebanyak 8.066 anak di wilayahnya terkonfirmasi tidak bersekolah.
Permasalahan ini menuntut penanganan komprehensif dan lintas sektor, mengingat faktor penyebab utamanya tidak lagi didominasi oleh kendala ekonomi semata, melainkan keputusan bekerja, dinamika sosial, hingga pilihan individu anak.
Inspektur DIY yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Muhammad Setiadi, S.Pt., M.Acc., mengungkapkan bahwa angka tersebut diperoleh melalui proses penyaringan data secara ketat.
Berdasarkan pembaruan Dashboard Anak Tidak Sekolah (ATS) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI per 5 April 2026, total ATS di DIY awalnya tercatat sebanyak 16.010 penduduk yang terbagi menjadi tiga kategori, yaitu belum pernah bersekolah, lulus tidak melanjutkan, dan putus sekolah (drop out).
"Dari jumlah 16.010 tersebut, sebanyak 5.603 data belum diverifikasi dan 10.407 data telah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dengan dibantu Perangkat Desa atau Kelurahan. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa dari 10.407 data anak yang sudah diverifikasi, sebanyak 2.341 penduduk ternyata masih bersekolah dan sudah lulus atau menamatkan jenjang SMA sederajat, sementara 8.066 penduduk lainnya terkonfirmasi tidak bersekolah," paparnya.
Berdasarkan sebaran wilayah, Kabupaten Sleman mencatatkan angka tertinggi dengan 2.810 anak, disusul Kabupaten Gunungkidul sebanyak 2.048 anak, Kabupaten Bantul 1.715 anak, Kabupaten Kulon Progo 953 anak, dan Kota Yogyakarta sebanyak 540 anak.
Faktor Pemicu
Mengenai rincian pemicunya, Muhammad Setiadi membeberkan bahwa penyebab terbesar berasal dari kategori lainnya yang mencapai 3.083 anak, yang menunjukkan adanya faktor-faktor beragam di luar kategori yang telah teridentifikasi.
Selain itu, faktor bekerja menjadi penyebab dominan berikutnya dengan jumlah 2.067 anak, diikuti oleh sikap tidak mau bersekolah sebanyak 1.170 anak.
Faktor sosial juga cukup menonjol, seperti menikah atau mengurus rumah tangga sebanyak 411 anak, serta merasa sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini sebanyak 242 anak.
Di sisi lain, kendala ekonomi langsung seperti tidak ada biaya tercatat dialami oleh 186 anak, serta faktor akses seperti jarak sekolah yang jauh dari rumah sebanyak 77 anak.
Baca juga: Pemda DIY Berlakukan WFH Tiap Rabu, Anggaran Perjalanan Dinas Dipangkas 70 Persen
Terdapat pula faktor pendukung lain seperti masalah kesehatan atau penyandang disabilitas sebanyak 294 anak, serta pengaruh lingkungan atau teman sebanyak 82 anak.
Meskipun jumlahnya relatif kecil, faktor seperti kekerasan, perundungan, atau trauma di sekolah tercatat dialami 10 anak, tidak memiliki seragam sekolah 1 anak, dan masalah dokumen kependudukan seperti tidak memiliki akta kelahiran masih terus menjadi perhatian.
"Di luar faktor penyebab utama, terdapat kondisi khusus yang turut memengaruhi status anak, seperti anak tidak ditemukan atau dimungkinkan adanya perubahan identitas dan NIK sebanyak 45 anak, meninggal dunia sebanyak 94 anak, serta pindah domisili tanpa diketahui status kelanjutan sekolahnya sebanyak 186 anak. Terdapat pula data spesifik mengenai anak yang dikeluarkan dari sekolah sebanyak 8 anak dan yang mengundurkan diri sebanyak 92 anak," jelas Setiadi.
Penanganan Lintas Sektor
Setiadi menegaskan bahwa jika dilihat dari sebaran wilayah, pola penyebab antar kabupaten dan kota cenderung serupa dengan dominasi faktor bekerja dan kategori lainnya.
Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan ATS tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, lingkungan, serta pilihan individu.
| Terima Hibah Rp3,3 Miliar, PMI DIY Perkuat Layanan Medis dengan Alat Canggih dari Luar Negeri |
|
|---|
| Kejar Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen pada 2026, Pemda DIY Pacu Sektor Unggulan dan Akselerasi Belanja |
|
|---|
| Kebijakan WFH Bagi ASN DIY, BKD Terapkan Pengawasan Tiga Lapis hingga Ancaman Sanksi |
|
|---|
| Pemda DIY Berlakukan WFH Tiap Rabu, Anggaran Perjalanan Dinas Dipangkas 70 Persen |
|
|---|
| Pemda DIY Apresiasi Peran KORMI dalam Tingkatkan Kebugaran dan Kualitas Hidup Masyarakat |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jogja/foto/bank/originals/Foto-Berita-Jogja-Hari-Ini.jpg)