Pemda DIY Didorong Menata Ulang Arah Pembangunan Ekonomi yang Lebih Inklusif

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemda DIY dinilai perlu mulai menata ulang arah pembangunan ekonominya agar tidak semata ramah investasi dan pariwisata, tetapi juga mampu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan warganya di tengah tekanan biaya hidup dan keterbatasan lapangan kerja formal.

Hal tersebut disampaikan Pakar Ekonomi Pembangunan Wilayah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr Dessy Rachmawatie, M.Si., yang menyoroti persoalan kesejahteraan di DIY sebagai masalah yang bersifat struktural dan saling terkait. 

Menurut dia, rendahnya upah minimum di Yogyakarta tidak bisa dilepaskan dari karakter ekonomi daerah yang khas serta dinamika kependudukan yang terus berubah.

Dessy menjelaskan bahwa perekonomian Yogyakarta selama ini didominasi oleh sektor jasa, pariwisata, dan pendidikan.

Sektor-sektor tersebut memang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, namun sebagian besar berada pada kategori informal atau semiformal dengan tingkat upah yang relatif rendah serta perlindungan kerja yang minim.

“Sektor-sektor tersebut memang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi sebagian besar berada di sektor informal atau semiformal dengan tingkat upah yang relatif rendah serta perlindungan kerja yang minim,” ujar Dessy, Jumat (30/1/2026).

Kondisi tersebut, lanjut dia, membuat sebagian besar pekerja kesulitan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Ketika biaya hidup terus meningkat, kelompok pekerja di sektor informal menjadi yang paling rentan karena tidak memiliki jaminan pendapatan tetap maupun perlindungan sosial yang memadai.

Arus Pendatang

Selain struktur ekonomi, Dessy juga menyoroti derasnya arus pendatang yang masuk ke Yogyakarta setiap tahun.

Sebagai kota pendidikan dan pariwisata, Yogyakarta menjadi magnet bagi mahasiswa, pencari kerja, dan pelaku usaha dari berbagai daerah.

Namun, arus masuk penduduk tersebut tidak selalu diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja formal yang cukup.

“Yogyakarta adalah kota tujuan. Banyak pendatang datang dengan harapan memperoleh pendidikan atau pekerjaan yang lebih baik. Namun, pada kenyataannya tidak semuanya dapat terserap ke dalam sektor formal,” katanya.

Situasi ini, menurut Dessy, turut memengaruhi tingkat kemiskinan dan kerentanan sosial di DIY.

Baca juga: Wamenkes RI Tinjau Cek Kesehatan Gratis di DIY Sebagai Bagian Percepatan Eliminasi TBC

Beban Ekonomi 

Persaingan kerja yang semakin ketat, ditambah keterbatasan lahan dan tingginya harga hunian, menyebabkan beban ekonomi masyarakat kian berat, baik bagi warga lokal maupun pendatang.

Ia menegaskan bahwa tekanan kesejahteraan di DIY tidak dapat dilihat secara parsial atau sektoral.