Tol Jogja–Solo Paket 2.2 Sleman: Nasib Relokasi SDN Nglarang Temui Hambatan Serius

Ringkasan Berita:

• Relokasi SD Nglarang Sleman yang terdampak proyek tol Jogja-Solo paket 2.2 terkendala status lahan Sultan Ground yang masuk Lahan Sawah Dilindungi (LSD). 

• Pemkab Sleman ajukan diskresi ke pemerintah pusat, sementara wali murid mendesak percepatan pembangunan.

Sleman Tribunjogja.com -- Proses relokasi SD Negeri Nglarang, Kabupaten Sleman, yang terdampak proyek pembangunan jalan Tol Jogja-Solo paket 2.2, menemui hambatan serius. 

Kendala utama muncul karena lahan yang direncanakan untuk lokasi gedung baru ternyata berstatus Sultan Ground (SG) sekaligus masuk kategori Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Status LSD membuat lahan tersebut tidak bisa sembarangan dialihfungsikan, karena dilindungi undang-undang untuk menjaga ketahanan pangan.

Akibatnya, rencana pembangunan gedung sekolah baru mandeg, dan pihak pelaksana proyek tol tidak berani membangun sebelum izin resmi terbit.

Desakan Wali Murid

Sementara itu, wali murid mendesak agar relokasi segera dilakukan demi kenyamanan kegiatan belajar mengajar anak.

Mereka menolak opsi belajar di selter karena dianggap tidak layak untuk pendidikan jangka panjang. 

Ratusan wali murid meminta agar relokasi dilakukan menyeluruh, bukan hanya kelas 4, 5, dan 6 yang terdampak langsung proyek tol.

Upaya Pemkab Sleman

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sleman, Agung Armawanta, menyampaikan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan Kementerian ATR/BPN di Jakarta. 

Pemkab meminta agar lahan tersebut mendapat izin diskresi, sehingga diperbolehkan dibangun sekolah meski berstatus LSD.

“Logiknya, SD tidak akan pindah kalau tidak tergerus jalan tol. Apalagi sekolah merupakan fasilitas publik yang terimbas dari PSN. Kami sudah berkomunikasi dan surat-surat sudah dikirimkan ke sana semua,” kata Agung.

• SD Nglarang Tergerus Tol, Wali Murid Tolak Shelter: Stop Jadikan Anak-anak Kami Tumbal Proyek Tol

• Nasib Relokasi SDN Nglarang Sleman Terdampak Tol Jogja-Solo Paket 2.2

Proses Izin Diskresi

Agung memastikan rencana awal tetap menggunakan tanah kas desa di Kalurahan Tlogoadi.

Pemerintah lebih mengutamakan mengurus izin penggunaan lahan LSD dibanding mencari lokasi baru.