Kemiskinan DIY 10,23 Persen, Identifikasi Akar Persoalan Berbasis DTSEN

Ringkasan Berita:

• Pemda DIY berusaha menurunkan angka kemiskinan yang kini berada di 10,23 persen, menjadi satu digit pada 2026.
• Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, menegaskan perlunya seluruh pihak mengidentifikasi akar persoalan kemiskinan berbasis DTSEN

TRIBUNJOGJA.COM - Tingkat kemiskinan DIY yang kini berada di 10,23 persen ditargetkan turun menjadi satu digit pada 2026. 

Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, menyampaikan target ini dalam rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), sembari menekankan perlunya percepatan realisasi program penanggulangan kemiskinan.

Dalam rapat yang digelar Kamis (20/11) di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Paku Alam X menegaskan bahwa Pemda DIY terus menjalankan langkah strategis untuk menata dan memperkuat skema pengentasan kemiskinan.

Modal penting

Ia menilai capaian penurunan kemiskinan sepanjang 2025 menjadi modal penting, meski angka kemiskinan DIY masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

Kemiskinan DIY pada Maret 2025 tercatat 10,23 persen, atau 1,76 persen lebih tinggi dari angka nasional. Namun, Sri Paduka menilai dinamika yang muncul menunjukkan arah yang menggembirakan. 

“Meski masih lebih tinggi dari angka nasional, tetapi DIY berhasil mencapai penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem tertinggi dalam 10 tahun terakhir di Pulau Jawa. Untuk tingkat kedalaman kemiskinan, trennya juga mengalami penurunan atau mendekati garis kemiskinan, serta tingkat keparahan atau kesenjangan kemiskinan semakin berkurang,” ujarnya.

Hingga triwulan ketiga 2025, realisasi program penanggulangan kemiskinan DIY telah mencapai 77,97 persen dari total anggaran lebih dari Rp548 miliar. Sementara itu, realisasi program penanganan kemiskinan ekstrem mencapai 41,02 persen dari anggaran lebih dari Rp538 miliar. 

Paku Alam X berharap percepatan realisasi di triwulan keempat dapat membantu mendorong penurunan kemiskinan secara lebih signifikan. Ia juga mengapresiasi kabupaten/kota yang dinilai konsisten menekan jumlah penduduk miskin dan mengurangi kedalaman serta keparahan kemiskinan.

Identifikasi akar masalah

Untuk memperkuat langkah penanggulangan, ia menekankan perlunya seluruh pihak mengidentifikasi akar persoalan kemiskinan dengan berbasis pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ketepatan sasaran bantuan sosial dinilai menjadi faktor krusial untuk meminimalkan kesalahan inklusi maupun eksklusi. 

“Kita juga perlu melakukan langkah-langkah intensif dan inovatif, terutama penghapusan kemiskinan ekstrem dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Selain itu, perlu pula upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan dan menyusun agenda kerja TKPK,” kata Sri Paduka.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) DIY, Danang Setiadi, menambahkan bahwa tren penurunan kemiskinan DIY terus terjaga dalam beberapa tahun terakhir. Ia menjelaskan bahwa untuk mencapai angka satu digit pada 2026, dibutuhkan penurunan sekitar 0,24 persen dari kondisi per Maret 2025. Pemda DIY kini menunggu publikasi data kemiskinan BPS periode September 2025, yang diperkirakan rilis awal 2026. 

“Mudah-mudahan di data yang per September nanti paling tidak kita bisa semakin mendekati satu digit, sehingga target satu digit akan lebih mudah lagi tercapainya,” ujarnya.

Jalur prioritas

Danang mengatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan DIY dijalankan melalui dua jalur prioritas. Program pertama ialah pengurangan beban masyarakat miskin, terutama lansia miskin yang sudah tidak dapat diberdayakan. 

Intervensi dilakukan melalui pemberian bantuan sosial kepada sekitar 8.000 penerima setiap tahun. Program kedua ialah peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui pemberdayaan lintas organisasi perangkat daerah. Program ini antara lain berupa pelatihan keterampilan untuk memperbesar peluang peningkatan pendapatan.

Selain itu, upaya pengentasan kemiskinan dilakukan melalui pengurangan lokus-lokus kemiskinan. Saat ini terdapat 18 lokus prioritas yang terus dievaluasi. Danang berharap jumlah lokus tersebut dapat berkurang seiring meningkatnya efektivitas berbagai program penanggulangan kemiskinan.