Masalah Tumpukan Sampah di Depo Tak Kunjung Tuntas, DPRD Kota Yogya: Butuh Solusi Jangka Panjang

Ringkasan Berita:

• Sampah yang menumpuk di sejumlah depo sampah di Kota Yogyakarta masih menjadi persoalan utama Pemkot Yogyakarta.
• Berdasarkan catatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY, Pemkot Yogyakrta masih diperbolehkan membuang 300 ton sampah per minggu ke TPA Piyungan.
• DPRD Kota Yogyakarta mendorong perubahan strategi yang benar-benae konkret, dari sentralistik menjadi desentralisasi. 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Wajah Kota Yogyakarta yang seharusnya bersolek menyambut wisatawan jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), justru terganggu pemandangan tak sedap. 

Gunungan limbah rumah tangga kembali menghiasi sejumlah depo sampah, hingga meluber dan mulai mengganggu kenyamanan warga masyarakat.

Sekretaris Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Munazar, mengungkapkan bahawa kondisi itu menunjukkan "cermin retak" dari sistem yang belum beres.

"Yogyakarta selalu menjadi magnet wisata. Tapi, di sisi lain menyimpan persoalan yang kian menganga. Jika kita melihat data jelang akhir 2025, volume sampah justru melonjak drastis. Ini ironi, karena seharusnya kota ini bersolek, tapi kondisinya malah kian parah," ujarnya, Kamis (21/11/2025).

Berdasarkan catatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY, Pemkot Yogyakarta masih diperbolehkan membuang 300 ton sampah per minggu ke TPA Piyungan.

Padahal, tempat pembuangan akhir yang  sudah beroperasi sejak 1994 itu diprediksi menemui senjakalanya, alias tutup total pada awal 2026.

"Tanpa solusi jangka panjang, kita hanya memindahkan masalah dari satu titik ke titik lain. Pemerintah daerah perlu berhenti menganggap krisis sampah sebagai persoalan musiman yang cukup diselesaikan dengan kebijakan tambal sulam," tegasnya.

Baca juga: Tumpukan Sampah di Depo Sentuh 1.060 Ton, Pemkot Yogyakarta Upayakan Pengangkutan Sebelum Nataru

Sebagai bagian dari solusi, DPRD Kota Yogyakarta mendorong perubahan strategi yang benar-benae konkret, dari sentralistik menjadi desentralisasi. 

Munazar menilai, ketergantungan pada TPA Piyungan harus dipangkas dengan memperkuat pengolahan sampah di tingkat hulu (RT, RW, atau Kelurahan), mencontoh model TPS3R yang sukses di kota lain.

Namun, ia mengakui sistem ini tak akan berjalan tanpa pelibatan sektor informal seperti pemulung dan pelapak, serta kesadaran kolektif warga untuk memilah sampah sejak dari rumah.

"Sistem tidak akan berhasil tanpa perubahan perilaku. Pemerintah perlu mendukung dengan insentif, misalnya potongan retribusi bagi warga yang aktif memilah sampah," ujarnya

"Cara kita mengelola sampah adalah cermin kita sebagai warga yang bermartabat. Wajah Yogyakarta seharusnya tetap bersih, teduh, dan elok," tambah politikus Golkar itu. (*)