Dugaan Korupsi Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa Wisata Cibuk Kidul Sleman

Ringkasan Berita:

• Dugaan korupsi BKK Desa Wisata Cibuk Kidul, Margoluwih, Seyegan, Sleman mencuat, menambah daftar kasus rasuah seperti hibah pariwisata dan korupsi bandwidth internet. 
• Kejari Sleman lakukan penyelidikan sejak Oktober 2025 hingga perkara naik ke tahapan penyidikan.
• Puluhan saksi dari perangkat kelurahan hingga warga desa diperiksa pada kasus Dugaan korupsi BKK.

Sleman Tribunjogja.com ---- Dugaan praktik korupsi kembali menyeruak di Kabupaten Sleman. 

Kali ini sorotan publik tertuju pada pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang digelontorkan dari APBD Sleman tahun 2024.

Dana yang semestinya menjadi motor penggerak pengembangan wisata di Desa Wisata Cibuk Kidul, Kalurahan Margoluwih, Seyegan, justru diduga diselewengkan.

Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, Bambang Yunianto, menegaskan bahwa modus yang digunakan bukan hal baru: laporan fiktif, pengeluaran yang tidak sesuai, hingga manipulasi administrasi. 

“Padahal dana itu untuk pengembangan wisata,” ujarnya, didampingi Kasi Pidsus Indra Saragih, pada Selasa (18/11/2025).

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang merasa ada kejanggalan. 

Penyelidikan pun dilakukan sejak Oktober 2025, melibatkan puluhan saksi dari perangkat kelurahan hingga warga desa. 

Hasilnya, indikasi korupsi semakin kuat, hingga perkara dinaikkan ke tahap penyidikan pada 6 November 2025.

Dana BKK yang disalurkan ke Kelurahan Margoluwih mencapai Rp 1,5 miliar, dengan hampir Rp 400 juta dialokasikan untuk pengembangan Desa Wisata Cibuk Kidul.

Anggaran itu digunakan untuk membeli sarana wisata seperti motor trail, ATV, hingga wahana permainan air. 

Tujuannya jelas meningkatkan daya tarik wisata dan pendapatan masyarakat. 

Namun, di balik tujuan mulia itu, muncul dugaan penyimpangan yang mencoreng harapan warga.

Bambang menekankan, langkah hukum ini penting agar tidak menjadi preseden buruk. 

“Mau tidak mau harus kita sikapi, kita tindaklanjuti. Agar yang lainnya juga tidak melakukan hal seperti itu,” tegasnya.

Sebagai informasi, Dana BKK tahun 2024 yang mencapai Rp 100 miliar untuk seluruh kelurahan di Sleman kini menjadi perhatian serius. 

Kasus di Cibuk Kidul hanyalah satu pintu masuk. 

Kejaksaan memastikan, jika ada indikasi serupa di kelurahan lain, penyelidikan akan segera dilakukan.

Jejak Kasus Korupsi di Sleman

Kasus BKK di Cibuk Kidul bukanlah yang pertama mencoreng wajah Sleman. 

Sebelumnya, publik masih mengingat dugaan korupsi dana hibah pariwisata, di mana anggaran yang seharusnya menopang sektor wisata justru bocor ke kantong pribadi oknum tertentu. 

Ironisnya, dana hibah yang mestinya memperkuat daya saing destinasi wisata malah disalahgunakan.

Tak berhenti di sana, Sleman juga pernah diguncang kasus korupsi bandwidth internet. 

Jika ditarik benang merah, kasus-kasus korupsi di Sleman menunjukkan pola yang sama.

Dana publik yang semestinya menjadi instrumen pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, justru diselewengkan melalui laporan fiktif, mark-up anggaran, atau penyalahgunaan hibah.

Daftar Kasus Korupsi di Sleman

1. Kasus Dana BKK Desa Wisata Cibuk Kidul (2024–2025)

Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) senilai hampir Rp 400 juta untuk pengembangan wisata diduga diselewengkan dengan modus laporan fiktif.

Kasus ini masuk tahap penyidikan sejak 6 November 2025.

2. Kasus Dana Hibah Pariwisata (2020)

Melibatkan mantan Bupati Sleman dua periode, Sri Purnomo, yang ditetapkan sebagai tersangka pada 30 September 2025.

Dana hibah pariwisata diduga disalahgunakan, dan Sri Purnomo sudah ditahan pada 28 Oktober 2025.

• Kasus Dana Hibah Pariwisata Sleman: Sri Purnomo Dikirim ke Lapas Kelas IIA Yogyakarta

3. Kasus Korupsi Bandwidth Internet (Diskominfo Sleman)

Mantan Kepala Dinas Kominfo Sleman, Eka Surya Prihantoro, menjadi tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan bandwidth internet.

Kasus ini menimbulkan kerugian besar dan menjadi sorotan karena menyangkut layanan publik berbasis teknologi.

• Kasus Korupsi Bandwidth dan Sewa DRC Diskominfo Sleman Menuju Meja Hijau

4. Kasus Tanah Kas Desa

Sejumlah lurah di Sleman terseret kasus penyalahgunaan tanah kas desa.

Beberapa lurah resmi ditahan dan menjadi narapidana pada 2025. (rif)

• Kejati DIY Tahan Lurah Tegaltirto Sleman Terkait Kasus Tanah Kas Desa, Kerugian Negara Rp733 Juta