Realisasi Dana Keistimewaan DIY Capai 81,84 Persen, Efisiensi Dioptimalkan Lewat Redesain II

Ringkasan Berita:

• Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti mengungkap realisasi danais 2025. Dari total pagu Rp1 triliun, realisasi fisik mencapai 96,21 persen, realisasi keuangan 81,84 persen.
• Sekda DIY menjelaskan, secara umum kinerja pelaksanaan dana keistimewaan menunjukkan hasil positif dengan capaian yang merata di berbagai urusan.
• Sisa anggaran yang muncul tidak akan mengendap, melainkan akan dioptimalkan pemanfaatannya melalui usulan Redesain II.

TRIBUNJOGJA.COM - Efisiensi menjadi kata kunci dalam pengelolaan Dana Keistimewaan (Danais) Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025. 

Dari total pagu Rp1 triliun, realisasi fisik sudah mencapai 96,21 persen, sementara realisasi keuangan 81,84 persen.

Selisih itu, menurut Pemerintah Daerah DIY, muncul karena efisiensi harga dan proses administrasi yang masih berjalan.

Hasil positif

Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menjelaskan, secara umum kinerja pelaksanaan dana keistimewaan menunjukkan hasil positif dengan capaian yang merata di berbagai urusan.

Urusan kebudayaan mencatat realisasi fisik tertinggi sebesar 98,47 persen, sedangkan urusan kelembagaan memiliki realisasi keuangan tertinggi mencapai 94,01 persen.

“Deviasi antara realisasi fisik dengan realisasi keuangan terjadi karena terdapat beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan namun masih dalam penyelesaian administrasi serta terdapat sisa anggaran atau efisiensi karena selisih harga pagu alokasi dengan kontrak atau harga pasar,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Menurut Ni Made, efisiensi tersebut merupakan hasil perencanaan yang lebih matang dan mekanisme pengadaan yang semakin transparan.

Ia menegaskan bahwa sisa anggaran yang muncul tidak akan mengendap, melainkan akan dioptimalkan pemanfaatannya melalui usulan Redesain II.

“Sisa anggaran atau efisiensi yang telah teridentifikasi akan dioptimalisasi dalam usulan Redesain II, sehingga dana yang tersedia tetap dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” katanya.

Jika dilihat berdasarkan wilayah, capaian fisik tertinggi terdapat di Kabupaten Gunungkidul dengan 98,84 persen, sedangkan capaian keuangan tertinggi dicatatkan Kabupaten Sleman sebesar 95,54 persen.

“Per 30 September, seluruh kabupaten/kota telah memenuhi persyaratan untuk verifikasi keuangan dan fisik sebagai syarat salur tahap III. Pencairan tahap III agar memperhatikan kebutuhan dana untuk menyelesaikan kegiatan hingga akhir tahun,” ungkap Ni Made.

Realisasi bantuan

Selain urusan keistimewaan di tingkat provinsi, realisasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Danais Kalurahan juga menjadi indikator keberhasilan penyerapan. Hingga triwulan III-2025, dana BKK telah tersalurkan ke 392 kalurahan dengan total 715 paket pekerjaan dalam 20 program strategis gubernur senilai Rp141,3 miliar.

Realisasi keuangan BKK Kalurahan tercatat hampir sempurna, mencapai 99,65 persen, meski realisasi fisik baru di angka 58,10 persen. Ni Made menjelaskan, capaian tersebut menunjukkan kuatnya pelaksanaan program di tingkat akar rumput. 

“Beberapa program yang dibiayai melalui BKK antara lain Desa Mandiri Budaya, Rintisan Desa Mandiri Budaya, Desa Niaga, Desa Maritim, Demplot Jogja Hijau, dan Reformasi Kalurahan,” paparnya.