Pemkab Sleman Merespons, Janji Urus Izin Lahan Relokasi SDN Nglarang yang Tergerus Proyek Tol

Saat ini, lahan tempat relokasi masih terkendala izin. Karena itu, sekolah di Kelurahan Tlogoadi itu, rencananya akan dipindah untuk sementara menempati gedung shelter sebagai opsi pembelajaran. Namun ratusan wali murid menolak dengan tegas opsi tersebut. 

"Sudah mau dipindahkan. Jika wali muridnya oke, langsung dipindahkan ke shelter. Tapi kami gak mau. Kami minta dibuatkan gedung baru," kata Wali Murid kelas 4 SD Nglarang, Suptihatin Widyastuti, saat audiensi tindak lanjut di Kelurahan Tlogoadi, Senin (10/11/2025). 

Menurut dia, shelter sebagai tempat belajar mengajar hanya pantas digunakan untuk kondisi darurat. Di kasus SD Nglarang, tidak ada kondisi darurat.

Ia bersama ratusan wali murid yang lain, bukan menolak pembangunan jalan tol yang merupakan proyek strategis nasional.

Namun, baginya anak-anak sebagai investasi masa depan, juga berhak mendapatkan tempat pendidikan yang aman dan nyaman. 

Selama ini, warga sudah cukup bersabar. Pembangunan jalan tol yang bersebelahan gedung sekolah seringkali membuat proses belajar mengajar terganggu, dengan munculnya debu maupun suara dentuman yang mengagetkan.

Kondisi ini bahkan sempat menyebabkan ketidaknyamanannya kegiatan belajar mengajar, terutama ketika awal pembangunan, anak-anak berlari keluar kelas ketika ada suara gemuruh karena khawatir gempa. 

Di sisi lain, paparan debu juga kerap kali menyebabkan anak-anak menderita sakit. Namun selama ini tidak pernah ada perhatian dari Dinas Pendidikan maupun pihak jalan tol. Bahkan sekedar bantuan masker pun tidak.

Menurut Suptihatin, jika pihak jalan tol mempunyai empati seharusnya mereka datang ke sekolah. Menengok bagaimana kondisi anak-anak belajar di tengah gempuran alat berat pembangunan jalan tol. 

"(Anak sakit) kita gak minta ganti rugi gak papa. Yang penting dibuatkan gedung baru.Jangan dipersulit dan tidak ada pembongkaran gedung kelas 4, 5 dan 6 sebelum dibuatkan gedung baru. Itu tuntutan kami," katanya. 

Jalan tol Jogja- Solo paket 2.2 tidak menggerus seluruh bangunan gedung sekolah. Melainkan hanya gedung kelas 4, 5 dan kelas 6.

Kendati demikian, ratusan wali murid meminta agar relokasi sekolah dilakukan keseluruhan kelas dengan menggantinya gedung baru. Ini sesuai kesepakatan tanggal 14 Oktober. Karenanya mereka menolak dipindahkan ke shelter. 

Tanggapan Jasa Marga

Staf Ahli Direksi Bidang Pengadaan Tanah, PT Jasamarga Jogja- Solo, Mohamad Amin mengatakan persoalan di SD Negeri Nglarang terjadi karena tanah relokasi yang telah ditetapkan masih terkendala perizinan, sehingga tidak bisa segera dibangun.

Ia bercerita, pada pertengahan tahun 2024, pihaknya telah membuat design gedung baru di tanah relokasi yang disiapkan oleh Pemerintah Kelurahan. Bahkan sudah hampir kontrak untuk membangun gedung sekolah baru. 

"Tapi di tengah jalan, kontrak pengadaan kami hentikan, karena tanah yang disediakan, izin LSD dan LP2B belum beres. Jadi kalau kita membangun sekolah yang izinnya belum beres, LSD maupun LP2B, maka sanksinya masuk penjara. Jadi bukan kami mau melambatkan, tidak," kata Amin. (*)