Kisah Warga Eks-Timor Timur di Jogja, 'Ngumpulke Balung Pisah' Pasca Referendum

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA  - Puluhan tahun setelah referendum yang memisahkan Timor Timur dari Indonesia, ratusan warga eks-Timtim yang memilih setia pada Merah Putih kini menetap di DI Yogyakarta.

Terkumpul dalam wadah Forum Komunikasi Pejuang Timor Timur (FKPTT), mereka tengah berupaya 'ngumpulke balung pisah' (mengumpulkan tulang yang terpisah) sembari memperjuangkan kesejahteraan yang dirasa belum sepenuhnya didapat.

Fenomena itu mengemuka dalam agenda Pelantikan pengurus DPD FKPTT se-DIY di Yogyakarta, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPW FKPTT DIY, Domingos Doutel, Sabtu (8/11/2025).

​Sekretaris DPW FKPTT DIY, FX Supriyono, mengungkapkan, pelantikan ini sekaligus jadi ajang konsolidasi menjelang Kongres Nasional yang digelar di Kupang pada 29-30 November mendatang.

​"Tujuannya, ini (aspirasi) kan nanti akan kita bawa ke Kongres di Kupang. Rencananya kongres akan dihadiri juga oleh Pak Menko Polhukam," tandasnya.

​Melalui foroum tersebut, pengurus FKPTT pun kembali mendata dan memperjuangkan nasib ratusan warga eks-Timtim yang kini bermukim di Yogyakarta.

Menurutnya, perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan mereka masih sangat kurang, terutama jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain.

​"Yang paling mendasar adalah kepemilikan tempat tinggal. Jadi, dari aspek kesejahteraan, kita terbilang masih kurang ya, terutama yang eks-Timor Timur. Perlu ada perhatian dari pemerintah," katanya.

Baca juga: BNNK Sleman Periksa 27 Rumah Kos di Condongcatur, Ini Tujuannya

​Ia membandingkan kondisi di DIY dengan di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana pemerintah telah membangun ribuan rumah bagi warga eks-Timtim.

Bendahara DPW FKPTT DIY, Suraji, merinci, pada tahun 2023 lalu, sebanyak 2.100 rumah dibangunkan oleh pemerintah, untuk warga eks-Timtim di NTT.

"Sementara, di Yogyakarta, belum ada. Sehingga, sekarang masih banyak yang belum memiliki rumah. Masih banyak, ya, termasuk Pak Ketua," kelakarnya, sembari tertawa getir.

​Adapun kondisi warga eks-Timtim saat ini merupakan buntut dari sejarah panjang pasca-referendum atau jajak pendapat yang digelar 30 Agustus 1999. 

Jajak pendapat yang disponsori PBB itu memberikan dua pilihan pada rakyat Timor Timur, antara menerima otonomi khusus dalam NKRI, atau memisahkan diri.

​Hasilnya, yang diumumkan 4 September 1999, 78,5 persen warga memilih merdeka, yang memicu gelombang kekerasan dan krisis kemanusiaan, hingga berujung pada berdirinya Timor Leste sebagai negara berdaulat per 20 Mei 2002.

​Warga yang memilih tetap setia pada Indonesia, termasuk unsur TNI, Polri, ASN, dan warga sipil pro-integrasi, terpaksa harus eksodus besar-besaran.