Evaluasi MBG, Pemkab Gunungkidul Panggil Kepala SPPG Usai Kasus Keracunan Massal

Ringkasan Berita:

• Buntut keracunan MBG yang menimpa 695 siswa di Kapanewon Saptosari, Pemkab Gunungkidul memanggil seluruh kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya.
• Rapat koordinasi digelar sebagai bentuk evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG.
• Pertemuan itu menjadi momentum penting memperbaiki sistem pengawasan dan operasional dapur SPPG di Gunungkidul. 
• Bupati mengingatkan apabila terjadi lagi kasus keracunan, penanggung jawab utama adalah kepala dapur SPPG.

Laporan Reporter Tribun Jogja Nanda Sagita Ginting 

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memanggil seluruh kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya untuk melaksanakan rapat koordinasi di Rumah Handayani Kantor Pemda Gunungkidul, pada Jumat (31/10/2025).

Langkah ini sebagai bentuk evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) buntut kejadian keracunan massal yang menimpa 695 siswa di Kapanewon Saptosari pada Rabu (29/10/2025).

Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, mengatakan rapat koordinasi tersebut digelar untuk menindaklanjuti amanat Permendagri Nomor 400.5.7/7112/SJ tentang pelaksanaan koordinasi pemerintahan daerah dalam program MBG.

“Hasil rakor ini untuk memenuhi amanat Permendagri. Ke depan, setiap dapur SPPG wajib melaksanakan rapat rutin bersama Forkompimda, Danramil, camat, hingga lurah,” ujar Endah, Jumat (31/10/2025).

Perbaiki sistem pengawasan

Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperbaiki sistem pengawasan dan operasional dapur SPPG di Gunungkidul. Saat ini terdapat 59 dapur SPPG yang ditargetkan beroperasi, namun hasil evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian antara laporan dan kondisi lapangan.

“Dari laporan yang kami terima sebelumnya, ada 44 dapur yang sudah beroperasi dengan penerima manfaat sekitar 104 ribu orang dari target 174 ribu. Tetapi setelah dicek, ternyata baru 27 dapur yang benar-benar beroperasi, sedangkan empat dapur lainnya  ditutup,” jelasnya.

Endah menilai perbedaan data ini menjadi catatan bagi Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara program. Ia menyebut ketidaksesuaian data ini bisa menimbulkan kesalahan persepsi terhadap pelaksanaan MBG di Gunungkidul.

“Mungkin laporan yang disampaikan sebelumnya hanya untuk menggambarkan seolah-olah semua dapur sudah beroperasi. Faktanya tidak demikian,” kata Endah.

Penanggung jawab utama kepala SPPG

Dalam rapat yang turut dihadiri perwakilan Badan Gizi Nasional, Endah meminta agar koordinasi antara kepala dapur, pihak puskesmas, pemerintah kalurahan, dan unsur Forkompimda diperkuat melalui pertemuan rutin dan grup komunikasi.

“Mulai minggu depan harus sudah berjalan rapat rutin antara Forkompimda, kepala kelompok kecamatan, puskesmas, lurah, dan dapur SPPG. Mereka juga wajib melaporkan menu makanan yang akan dikirim setiap hari,” terangnya.

Endah menambahkan, rapat koordinasi ini juga menjadi bentuk fungsi kontrol dan pengawasan terhadap jalannya program MBG. Ia mengingatkan bahwa sesuai arahan dari Kejaksaan Negeri Gunungkidul, apabila di kemudian hari terjadi lagi kasus keracunan, maka penanggung jawab utama adalah kepala dapur SPPG.

“Kepala dapur harus benar-benar memahami petunjuk teknis dan operasional dari BGN. Ini bukan hanya soal pelayanan, tapi soal keselamatan anak-anak. Dengan evaluasi menyeluruh ini, kami berharap program MBG dapat berjalan lebih baik, akurat dalam pelaporan, serta aman dari potensi risiko kesehatan," pungkasnya. (ndg)