Pemkab Bantul Optimistis Bisa Capai Target PAD Walau Kini Baru Terealisasi Rp608,992 Miliar

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL  -  Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Bantul mencatat realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sejak awal 2025 hingga 24 Oktober 2025 telah mencapai Rp608,992 miliar dari target Rp773,220 miliar.

BPKPAD optimistis target PAD tersebut dapat terealisasi hingga akhir tahun 2025.

Kepala BPKPAD Bantul, Istirul Widilastuti, mengatakan, realisasi PAD yang ada didapatkan dari sejumlah PAD organisasi perangkat daerah (OPD) di Bumi Projotamansari, termasuk di Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga; Dinas Lingkungan Hidup; hingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul.

"Jadi, ada beberapa PAD dari teman-teman OPD yang sudah melampaui target. Salah satunya, di Disnakertrans melalui retribusi tenaga kerja asing dari target Rp400 sekian juta, sudah terealisasi Rp600 sekian juta," ucap Istirul, saat ditemui di kantor dinasnya, Rabu (29/10/2025).

Namun begitu, ia menyampaikan bahwa tidak seluruh OPD di Bantul yang sudah berhasil mencapai atau melampaui target PAD. Salah satu OPD yang belum mencapai target ada di Dinas Pariwisata. Tercatat, dari taget Rp49 miliar baru terealisasi Rp21,870 miliar pada akhir Oktober 2025 ini.

Pihaknya berharap, PAD yang sudah ditargetkan dapat terealisasi agar anggaran tersebut dipergunakan sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat. Apalagi, pada tahun 2026, transfer ke daerah (TKD) mengalami penurunan sekitar Rp156 miliar.

"Tapi, kalau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) itu kan proyeksi. Jadi, satu kesatuan, dari pendapatan, belanja, pembiayaan. Kan seperti itu. Jadi, harapan kami, APBD itu tidak meleset. Toh, kalau ada meleset, pasti ada history yang jelas alasannya apa," urai dia.

Kendati begitu, ia mengakui bahwa penurunan TKD 2026 tersebut merupakan angka yang cukup besar dan signifikan. Apalagi, APBD Kabupaten Bantul senilai Rp2,4 triliun. Di mana, Rp1,7 triliun di antaranya merupakan dana transfer pusat.

"Kalau TKD turun Rp156 itu kan sangat berarti bagi kita. Tapi ya tidak ndewei (Bantul sendiri), di kabupaten/kota lain juga sama posisinya (mengalami penurunan TKD). Cuma mungkin strategi pemecahannya itu akan berbeda antara kabupaten satu dengan yang lain," paparnya.

Lebih lanjut, Istirul mengatakan bahwa proses penyusunan APBD Bantul 2026 masih mengalami proses yang cukup panjang. Maka dari itu, pihaknya akan melihat perkembangan situasi ke depan seperti apa, termasuk pengarahan program kerja 2026. Apalagi, Bupati dan Wakil Bupati Bantul telah memiliki konsen untuk menangani masalah kemiskinan.

"Dan kami tentunya akan meminta kesepakatan dewan (DPRD Kabupaten Bantul) terkait program mana yang prioritas dan mana yang bukan prioritas atau yang harus kita laksanakan. Karena, tentunya bupati dan wakil bupati kita selama lima tahun ke depan memiliki visi misi yang harus diselesaikan selama menjabat," terangnya.

Di sisi lain, pihaknya berupaya agar seluruh program kegiatan tetap bisa berjalan, meski plafon anggaran mengalami pengurangan dikarenakan dampak penurunan TKD 2026. Akan tetapi, pemangkasan program kegiatan tidak boleh dilakukan sebab sudah berdasarkan recana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

"Endak (tidak) boleh ada pengurangan program kegiatan. Cuma, volumenya nanti yang mungkin kita kurangi. Menghilangkan program kegiatan itu enggak ada. Karena ada RPJMD yang merupakan buku pintarnya kita semua. Apapun yang kita susun dari tahun ke tahun itu kan pedomannya RPJMD," ujarnya.

Terpisah, Wakil Bupati Bantul, Aris Suharyanta, berujar, penurunan TKD 2026 sangat berkurang signifikan. Maka dari itu, pihaknya akan menggeliatkan retribusi maupun PAD dari sektor pariwisata, parkir, hingga pajak-pajak yang lain.

"Alhamdulillah, kita didampingi oleh ibu Kejari Bantul yang mempunyai semangat. Beliau sanggup untuk mendampingi peningkatan PAD di Kabupaten Bantul dalam rangka antisipasi minimnya TKD," jelasnya.(nei)