Khawatir Pembangunan Salah Sasaran, Legislatif Desak Pemkot Yogya Hidupkan Lagi Kajian Kampung

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kalangan legislatif menyoroti keputusan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta yang memutuskan meniadakan program kajian kampung.

Kebijakan itu dinilai sangat berisiko dan dikhawatirkan membuat berbagai program pembangunan yang dijalankan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi tidak tepat sasaran atau sekadar pukul rata.

Kekhawatiran pun mengemuka dalam rapat kerja antara Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, dengan Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Kota Yogyakarta, Selasa (28/10/2025).

Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakrarta, Marwoto Hadi, menegaskan kajian kampung adalah instrumen krusial untuk memahami keunikan setiap wilayah. 

Menurutnya, mustahil menerapkan program yang sama di semua tempat, mengingat Kota Yogyakarta memiliki ratusan kampung dengan latar belakang yang sangat beragam.

"Kota Yogyakarta punya banyak kampung dengan karakteristik dan historis yang beragam. Jadi, dibutuhkan sentuhan yang beragam pula, agar program yang turun sesuai dengan kebutuhan," ujarnya.

Ia mencontohkan, selama ini banyak OPD yang menggulirkan program berbasis kewilayahan, seperti Kampung Tangguh Bencana, Kampung KB, Kampung Ramah Anak, hingga Kampung Hijau. 

Namun, dalam pelaksanaannya, program-program itu terkesan disamaratakan di semua lokasi, sementara kondisinya di lapangan sangatlah berbeda.

"Secara struktural saja ada kampung yang hanya terdiri dari satu RW, tapi ada juga yang merupakan gabungan dari beberapa RW. Tentu, ini butuh pendekatan yang berbeda," katanya.

Politikus Partai Gerindra itu menandaskan, alih-alih dihilangkan, kajian kampung harus dibikin lebih ideal dan tidak boleh berhenti pada data geografis atau peta wilayah semata.

Dalam artian, harus bisa memunculkan dan memotret struktur dasar, pola sosial, ekonomi, budaya, serta aspek-aspek krusial lainnya di setiap kampung.

"Dengan demikian, program dan kegiatan yang dicanangkan pemerintah bisa lebih terarah, terkonsep, mendasarkan pada potensi dan karakteristik unik yang ada di kampung," ucap Marwoto.

Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Susanto Dwi Antoro, menambahkan isu ini menjadi pembahasan penting yang harus segera ditindaklanjuti. 

Ia pun turut mempertanyakan strategi pengembangan 169 kampung yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota (Perwal), terutama bagi kampung-kampung dengan cakupan wilayah tergolong luas.

"Ini demi terciptanya program pembangunan yang benar-benar menyentuh, partisipatif, serta sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di setiap jengkal wilayah Kota Yogyakarta," terangnya.