Semester I 2025, Dinkes Gunungkidul Catat 4.917 Balita Alami Stunting

Laporan Reporter Tribun Jogja Nanda Sagita Ginting 

TRIBUNJOGJA.COM GUNUNGKIDUL - Upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Gunungkidul masih menjadi prioritas pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengukuran semester I tahun 2025, Dinas Kesehatan mencatat masih terdapat 4.917 balita yang mengalami stunting dari 30.311 balita yang telah diukur panjang atau tinggi badannya di 30 puskesmas.

Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul, Ismono, mengatakan hasil tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat strategi penanganan stunting di semua wilayah. Dia menilai, intervensi gizi spesifik dan sensitif perlu diperluas agar mampu menjangkau keluarga dengan risiko tinggi.

“Upaya penurunan angka stunting terus kami lakukan secara terintegrasi. Hasil pengukuran ini menjadi bahan evaluasi agar langkah pencegahan bisa lebih tepat sasaran,” ujar Ismono, Jumat (24/10/2025).

Ia menjelaskan, tiga wilayah dengan persentase stunting tertinggi berada di Playen II, Patuk I, dan Karangmojo II. Adapun wilayah dengan angka stunting terendah tercatat di Kapanewon Purwosari, yakni sebesar 7,91 persen.

Ismono menjelaskan, tingginya angka stunting di beberapa wilayah dipengaruhi oleh keragaman kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, serta akses terhadap air bersih dan layanan kesehatan. Di wilayah pedesaan tertentu, pola asuh dan kebiasaan makan keluarga juga masih menjadi tantangan yang perlu dibenahi.

“Beberapa wilayah dengan angka stunting tinggi umumnya memiliki tantangan pada ketersediaan air bersih dan pola konsumsi keluarga. Edukasi gizi dan perbaikan sanitasi menjadi fokus utama kami di wilayah-wilayah tersebut,” terangnya.

Dia menuturkan pengukuran di 30 puskesmas menjadi bagian dari kegiatan rutin yang dilakukan setiap semester. Selain pemeriksaan tinggi dan berat badan, Dinas Kesehatan juga memperkuat program pendampingan keluarga berisiko stunting, edukasi gizi seimbang, serta peningkatan akses layanan kesehatan ibu dan anak.

Menurut dia, penanganan stunting tidak dapat dilakukan hanya dari aspek kesehatan. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mempercepat penurunan angka stunting, termasuk penyediaan air bersih, sanitasi layak, serta pemberdayaan ekonomi keluarga.

“Menyelesaikan stunting harus melibatkan semua pihak. Karena itu, kami memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah lain agar intervensi bisa berjalan berkelanjutan dari tingkat kalurahan hingga kabupaten,” ujar Ismono.

Sementara itu, Wakil Bupati Gunungkidul, Joko Parwoto, menyampaikan pihaknya telah menerapkan kebijakan dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Di antaranya, intervensi pencegahan dan penurunan stunting hingga konvergensi antara lintas program dan lintas sektor.

Dia berpendapat kebijakan ini sudah berjalan dengan baik, ditunjukkan dengan turunnya angka stunting dari hasil survei yang menunjukan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 angka stunting di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan angka 22,5 persen dan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 turun menjadi 19,7 persen. 

"Namun, angka ini jika dibandingkan dengan kabupaten kota di DIY, memang masih tinggi. Maka, disinilah diperlukan peran dari berbagai pihak dalam upaya pencegahan dan percepatan Penurunan stunting agar bisa sesuai target yang diinginkan, termasuk melibatkan masyarakat," ucapnya.

Di samping itu, Joko menuturkan pihaknya juga sudah meluncurkan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting). Di mana, program ini sesuai dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 4/KPTS/2024 terkait penanganan stunting pada anak. 

Yang mana, dalam program tersebut sebanyak sepuluh kalurahan menjadi prioritas sasaran penanganan stunting yakni Semanu, Hargomulyo, Tegalrejo, Semin, Ngeposari, Candirejo, Watusigar, Karangasem, Tancep dan Karangmojo.