Pakar UGM Nilai Kasus Keracunan Massal MBG Cerminkan Buruknya Persiapan Kebijakan Publik

Menurutnya, program ini seharusnya difokuskan pada kelompok yang benar-benar membutuhkan, bukan disamaratakan untuk semua anak tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga.

“Ada anak-anak dari keluarga mampu yang sebenarnya bisa memenuhi kebutuhan gizi lebih baik dari takaran yang disediakan. Justru mereka yang rentan kekurangan gizi lah yang perlu diprioritaskan,” tutur Dafri.

Selain aspek keadilan, Dafri juga menyoroti faktor lain yang berpotensi memicu masalah serupa di masa depan, seperti kualitas bahan pangan, kebersihan air, sanitasi lingkungan, serta ketepatan anggaran yang dialokasikan per porsi makanan.

Ia meragukan kecukupan biaya penyediaan makanan sehat jika tidak disertai pengawasan ketat dan mekanisme distribusi yang efisien.

Menanggapi ribuan korban yang jatuh, Dafri menilai penghentian sementara program MBG merupakan langkah rasional agar pemerintah dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rantai pelaksanaan program, mulai dari proses pengadaan bahan, standar gizi, hingga sistem pengawasan mutu di lapangan.

“Kita tidak bisa menutup mata. Dua atau tiga korban saja seharusnya sudah menjadi peringatan serius, sebab ini menyangkut nyawa manusia,” tegasnya.

Ia menambahkan, pemerintah perlu menjadikan kasus ini sebagai momentum untuk memperkuat sistem kebijakan publik yang berbasis data, riset, dan akuntabilitas.

Tanpa pembenahan menyeluruh, program sebaik apapun berisiko kehilangan makna di tengah masyarakat yang seharusnya dilindungi oleh negara. (*)