Korban Keracunan MBG Berhak Ajukan Gugatan, LBH Jogja: Ada Indikasi Negara Langgar HAM
Dari perspektif hukum, ada indikasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan pemerintah melalui stakeholder program MBG.
Penulis: Miftahul Huda | Editor: Yoseph Hary W
lihat foto
TRIBUN JOGJA/Alexander Ermando
KERACUNAN - Foto dok ilustrasi. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Kulon Progo, Arif Mustofa (kiri, batik biru) saat meninjau kondisi pelajar di SMP Muhammadiyah 2 Bendungan, Kapanewon Wates, Kamis (31/07/2025). Ratusan pelajar di Wates Kulon Progo dilaporkan mengalami gejala keracunan makanan,
"Jadi sangat memungkinkan karena kan fokusnya LBH Jogja salah satunya kasus-kasus struktural pelanggaran HAM dan kami melihat dimensi dari keracunan MBG ini kan ada dimensi pelanggaran HAM-nya ya," sambung Julian.
LBH Yogyakarta juga menyoroti salah satu klausul perjanjian SPPG dengan pihak sekolah yang pada intinya instansi sekolah diminta merahasiakan setiap ditemukannya kasus keracunan.
"Ini tentu melanggar hak kebebasan berekspresi, berpendapat yang kemudian dilanggar oleh penyelenggara negara," terang dia.
Secara sudut pandang hukum, Julian menyampaikan para korban keracunan menu MBG berhak mengajukan gugatan melalui perdata dan pidana.
"Karena masuk juga ada unsur kelalaian mengakibatkan seseorang mengalami luka," pungkasnya. (hda)
Tags
keracunan MBG
Pelanggaran HAM
LBH Jogja
Makan Bergizi Gratis (MBG)
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
gugatan
Baca Juga
| Kepala Disdik Gunungkidul Menolak Keras Surat Perjanjian SPPG-Sekolah Rahasiakan Keracunan MBG |
|
|---|
| DPRD Kulon Progo Sebut Klausul Rahasiakan Keracunan MBG Tidak Pantas: Halangi Transparansi |
|
|---|
| Pengamat Sebut Tidak Perlu Ada Surat Perjanjian Akibat MBG, SPPG dan Pemerintah Harus Tanggung Jawab |
|
|---|
| Pakar Hukum di DIY Sebut Korban Keracunan MBG Bisa Tempuh Jalur Hukum |
|
|---|
| Bupati Bantul Tidak Mendapat Tembusan soal Surat Permintaan Rahasiakan KLB MBG |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.