Sowan ke Sri Sultan HB X, Kemendagri Ajak DIY Jadikan Jaga Warga dan Siskamling Pilar Keamanan

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk memantau kondisi pascaaksi massa yang sempat memanas beberapa waktu lalu. 

Kunjungan ini merupakan bagian dari instruksi langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar jajaran Kemendagri turun ke daerah dalam rangka memperbarui laporan situasi keamanan sekaligus mendorong penguatan kondusivitas wilayah.

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Ir Restuardy Daud, mengatakan, kunjungan ke DIY juga menjadi forum untuk menyampaikan arahan strategis kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X. 

“Hari ini kami dari Kementerian Dalam Negeri diterima oleh Ngarsa Dalem dalam rangka melaksanakan tugas Bapak Menteri. Pada hari ini, secara serentak Kementerian Dalam Negeri turun ke daerah-daerah untuk memantau atau meng-update perkembangan pasca kerusuhan kemarin. Sekaligus juga mendorong daerah-daerah, terutama untuk menjaga kondusivitas di wilayah masing-masing,” ujarnya, Kamis (11/9/2025).

Menurut Restuardy, salah satu fokus utama Kemendagri adalah mengaktifkan kembali partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan melalui sistem berbasis komunitas.

Ia menekankan bahwa upaya menjaga stabilitas daerah tidak bisa hanya mengandalkan aparat keamanan, tetapi juga memerlukan dukungan warga.

“Kami mendorong untuk mengaktifkan kembali partisipasi masyarakat dalam bentuk sistem keamanan lingkungan. Kalau dulu kita mengenalnya dengan siskamling. Ini sebenarnya menjadi salah satu budaya, bagaimana masyarakat turut serta menjaga lingkungannya. Ternyata di Yogyakarta salah satu kearifan lokal yang sudah terbangun adalah Jaga Warga, yang kemarin juga sangat berperan dalam menjaga keamanan pada saat kerusuhan,” katanya.

Restuardy menambahkan, Sri Sultan HB X juga memberikan arahan penting agar seluruh pihak menjaga kebersamaan. 

“Ngarsa Dalem juga memberikan arahan bagaimana beliau turut serta melakukan cooling down atau membangun kebersamaan. Karena ini perlu menjadi bagian yang harus kita dukung bersama, sebab stabilitas dan kondusivitas daerah adalah fondasi bagi berjalannya kehidupan masyarakat, pemerintahan, pembangunan, dan sebagainya,” ujarnya.

Selain isu keamanan, Kemendagri juga menyinggung soal evaluasi tunjangan DPRD.

Menurut Restuardy, Mendagri mendorong pemerintah daerah bersama DPRD meninjau ulang kebijakan tunjangan agar tetap selaras dengan rasa keadilan publik.

“Bapak Menteri Dalam Negeri menyampaikan pesan bahwa DPRD bisa melakukan revisi terhadap tunjangan-tunjangan DPRD yang dinilai mungkin mencederai rasa keadilan masyarakat. Saya tidak akan menyinggung lebih jauh karena bukan bagian yang saya tangani. Namun, sejatinya di dalam ketentuan perundangan memang ada ruang untuk itu. Hal ini diserahkan kepada daerah untuk melihat sesuai dengan kondisi masing-masing,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa ketentuan revisi tersebut dimungkinkan dalam aturan perundangan, dengan menyesuaikan kapasitas keuangan daerah.

“Di dalam ketentuan peraturan perundangan memang sudah diberikan ruang untuk itu, secara normatif sesuai dengan kapasitas keuangan daerah masing-masing. Jadi ini kesempatan untuk melihat kembali dan mengevaluasi, agar bisa disesuaikan dengan kondisi saat ini. Kami juga berharap daerah segera melakukan evaluasi tersebut,” kata Restuardy.

Secara keseluruhan, Kemendagri menilai kondisi keamanan di berbagai daerah, termasuk DIY, sudah berangsur normal.