4 Kementerian Kunci Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis, Sorotan ke Kemendagri

Ringkasan Berita:

• Pemerintah membentuk tim lintas kementerian melalui Keppres Nomor 28 Tahun 2025 untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan efektif.
• Pengamat UPI Cecep Darmawan menegaskan empat kementerian yang berperan penting: Kemenkeu, Kemenkes, Kemendagri, Mendikdasmen.
• Kemendagri dianggap ujung tombak pelaksanaan MBG, terutama dalam menggerakkan Pemda agar menyesuaikan program dengan kondisi lokal. 

TRIBUNJOGJA.COM – Pemerintah resmi membentuk tim lintas kementerian untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan efektif di seluruh Indonesia. Pembentukan tim ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.

Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dengan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang sebagai Ketua Pelaksana Harian. 

Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih juga tergabung dalam tim tersebut, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti.

Empat Kementerian Penentu Keberhasilan

Pengamat Kebijakan Pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan menilai, tim ini memikul tanggung jawab besar untuk memperbaiki manajemen dan komunikasi pelaksanaan MBG agar berjalan merata hingga ke pelosok.

“Program ini bukan hanya soal memberi makan, tetapi bagaimana manajemennya tertata, komunikasinya lancar, dan pelaksanaannya merata sampai ke pelosok,” ujar Cecep, Rabu (30/10).

Baca juga: Kemendagri Minta Pemda Sinkronisasi Program, Perkuat Integrasi Kebijakan

Menurutnya, terdapat empat kementerian kunci yang menentukan keberhasilan MBG. Pertama, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memastikan pengelolaan dan pencairan anggaran. Kedua, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang menjamin kualitas gizi dan higienitas makanan.

Ketiga, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengoordinasikan pemerintah daerah agar pelaksanaan MBG berjalan serentak dan menyesuaikan karakter wilayah. Keempat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) yang memastikan keberlanjutan program di sekolah.

“Empat kementerian ini perlu pembagian kerja yang jelas agar tidak terjadi ego sektoral. Siapa mengerjakan apa, dan bagaimana mekanisme koordinasinya,” tegas Cecep.

Kemendagri Jadi Ujung Tombak

Cecep menilai Kemendagri di bawah kepemimpinan Tito Karnavian menjadi ujung tombak keberhasilan MBG di lapangan. 

Ia menilai, keberhasilan program sangat bergantung pada kesiapan dan dukungan pemerintah daerah dalam mendistribusikan makanan bergizi, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

“Kemendagri harus memastikan konsolidasi Pemda berjalan efektif. Jangan semua diseragamkan. Daerah kepulauan punya tantangan berbeda dengan daerah daratan,” jelasnya.

Cecep menambahkan, Mendagri perlu mendorong Pemda menyesuaikan model pelaksanaan MBG dengan kondisi lokal, mulai dari pasokan bahan pangan, infrastruktur distribusi, hingga pelibatan koperasi sekolah dan UMKM daerah.

“Program MBG bisa berhasil jika rantai pasok di daerah terjamin dan tidak dipaksakan mengikuti pola kota besar,” tambahnya.

Peran Kemenkes dan Sekolah

Selain Kemendagri, Cecep menyoroti pentingnya pengawasan Kemenkes dan tata kelola Mendikdasmen dalam keberhasilan program. Kemenkes disebut perlu melakukan pemantauan rutin terhadap Standar Pangan Program Gizi (SPPG) agar makanan yang disajikan aman dan layak konsumsi.