JPW menilai ekspresi ini mencerminkan kritik publik terhadap berbagai kondisi di tanah air, termasuk kebijakan pemerintah dan situasi penegakan hukum. Karena itu, JPW menilai tidak ada urgensi bagi aparat untuk melakukan tindakan penurunan bendera selama tidak ada pelanggaran aturan yang jelas.

"Sepanjang tidak melanggar hukum, sah-sah saja masyarakat menyampaikan ekspresi melalui bendera One Piece. Pemerintah seharusnya merespons dengan kebijakan konkret, bukan tindakan berlebihan," ujar kamba. (*)