Target PAD Kota Yogya Turun Rp64 Miliar, Legislatif Desak Inovasi dari Eksekutif

Banyaknya forum yang difasilitasi Wali Kota pun membuka ruang diskusi untuk menyampaikan ragam masukan dan kritik terkait penyelenggaraan pemerintah daerah. 

"Itu menjadi ruang yang positif, komunikatif, akomodatif, dan aspiratif. Karena selama ini belum tentu pimpinan dewan atau fraksi memiliki kesempatan yang sama," terangnya.

Wakil Ketua II DPRD Kota Yogyakarta, Triyono Hari Kuncoro, menyatakan eksekutif tidak boleh menggantungkan diri pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Pasalnya, ketika efisiensi anggaran kembali ditetapkan pada 2026 nanti, Pemkot Yogyakarta bakal kelabakan menghadapi beragam dinamikanya.

"Di perubahan banyak yang kita soroti adalah tentang pendapatan. Kita tidak bisa selalu mengandalkan transfer pusat, karena efisiensi bisa jadi sampai 2026," cetusnya.

Ia menyebut, salah satu kerepotan paling utama adalah untuk menutup anggaran belanja pegawai yang cenderung tinggi dan mencakup hal-hal bersifat rutin.

Dalam berbagai kesempatan, pihaknya pun menyampaikan, maksimalisasi pendapatan menjadi sesuatu yang penting, agar Pemkot Yogyakarta memilki skenario untuk meningkatkan PAD.

"Kita beberapa kali minta kajian tentang potensi pendapatan. Misalnya, siapa wajib pajak yang rendet, supaya bisa dikejar. Sehingga, ketika ada guncangan hubungan keuangan pusat-daerah, pengaruhnya tidak terlalu besar," pungkasnya. (*)