Kepala BGN Klaim Program Makan Bergizi Gratis Bebas Beras Oplosan

Dia mengatakan pelaksanaan MBG berbasis potensi sumber daya lokal yang ada di sekitar masing-masing wilayah. 

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Muhammad Fatoni
Dok.Istimewa
Kepala BGN RI, Dadan Hindaya, saat berkunjung ke dapur SPPG Muhammadiyah, Selasa (15/7/2025) 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan beras yang dipakai untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) bebas dari beras oplosan.

Dia mengatakan pelaksanaan MBG berbasis potensi sumber daya lokal yang ada di sekitar masing-masing wilayah. Sehingga, bahan-bahan pangan pun berasal dari hasil produksi masyarakat setempat.

"Kalau MBG kan basisnya potensi sumber daya lokal. Jadi kami tidak membeli dari mana membeli dari mana-mana, tapi masyarakat sekitar. Jadi pasti tidak akan ada oplosan," kata Dadan disela-sela kunjungan di Yogyakarta, Selasa (15/7/2025).

Pria yang merupakan dosen aktif di Institut Pertanian Bogor (ITB) itu mengklaim beras yang dipakai MBG seluruhnya berkualitas.

"Dan standar kami berasnya harus premium. Untuk memberikan makan yang berkualitas bagi anak bangsa itu harus yang premium," ungkapnya.

Sebagai informasi, pemerintah mengumumkan 212 merek beras medium dan premium diduga oplosan. 

Merek-merek itu setidaknya tersebar di 10 provinsi.

Temuan bermula dari penindakan kepolisian terhadap gudang di Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Banten. 

Polisi menemukan modus beras Bulog yang telah diputihkan dibungkus dengan merek Ramos dan Bantuan Pangan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Baca juga: Disperindag DIY Lakukan Pengawasan, Tidak Ada Temuan Beras Oplosan di DIY 

Beras hasil oplosan itu dipasarkan di Bogor, Tangerang, Serang dan Kota Cilegon. 

Dari hasil pengusutan, mereka sudah beroperasi sejak 2019. 

Para pelaku mengantongi keuntungan Rp732 juta hanya untuk periode Desember 2023 hingga Maret 2024.

Kementerian Pertanian (Kementan) juga melakukan uji kualitas terhadap 268 sampel beras dari 212 merek.

Pengujian dilakukan pada 6 hingga 23 Juni 2025.

Hasilnya, 85,56 persen beras premium yang diuji tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved