Bupati Harda Bakal Kembali ke Konawe Selatan, Selesaikan Konflik Lahan Transmigran Asal Sleman

Solusi yang ditawarkan, kata Harda, berdasarkan diskusi dengan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, kekurangan lahan ladang satu hektar bakal diganti dengan hak 'Nggaduh' di hutan sosial.

Transmigran asal Sleman diperbolehkan menggarap lahan tersebut dengan perjanjian selama 35 tahun dan bisa diperpanjang satu kali sehingga maksimal 70 tahun. 

"Saya ke sana mau diskusi dengan teman-teman transmigrasi, mencari solusi yang terbaik karena lahannya memang tidak ada. Kami juga akan memperbaiki perjanjian baru antar kabupaten. Ini untuk menjamin warga Sleman yang transmigrasi ke sana," kata Harda. 

Kepala Bagian Hukum Setda Sleman, Hendra Adi menuturkan tinjauan yuridis dan empiris terkait persoalan ini telah selesai untuk selanjutnya dibahas bersama Pemkab Konawe Selatan.

Respons cepat Bupati Sleman, pemerintah pusat, dan Pemkab Konawe Selatan menurutnya menjadi langkah positif bagi penyelesaian permasalahan para transmigran asal Kabupaten Sleman.

"Apabila alternatif solusi bersama bisa disepakati, pembaruan perjanjian kerja sama daerah tentang penempatan transmigrasi akan memperkuat kebijakan formal dan operasional," kata Hendra.(*)