Respons Wali Kota Jogja soal Putusan MK agar SD-SMP Negeri dan Swasta Digratiskan

TRIBUNJOGJA.COM - Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, angkat suara terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan sekolah SD-SMP negeri dan swasta digratiskan.

Ia pun mengapresiasi keputusan itu, karena dibanding membentuk sekolah baru yang dikhususkan bagi warga miskin, lebih baik sarana pendiidikan yang sudah ada digratiskan aksesnya.

"Itu keputusan yang bagus, karena daripada kita menyediakan SD atau SMP baru untuk sekolah gratis khusus, mending sekolah yang ada kalau bisa digratiskan, ya digratiskan," tandasnya, Rabu (28/5/25).

Meski demikian, Hasto menyampaikan, untuk merealisasikan amanat tersebut, dibutuhkan upaya yang tak semudah membalik telapak tangan. 

Bukan tanpa alasan, sekolah swasta di Kota Yogyakarta dewasa ini, terutama di jenjang SD, kadung memiliki standar tinggi, dengan kualitas yang sangat mumpuni.

"Supportnya harus besar, karena di kota, SD negeri kosong, tetapi SD swasta berjubel siswanya, karena kualitasnya jauh lebih baik. Penyebabnya karena (swasta) bayar juga," cetusnya.

"Maka, perlu penyesuaian, bisakah kita tidak membayar, hanya mengandalkan kemampuan negara, tapi tetap berkualitas? Harus dipikirkan caranya, agar kualitas bisa tetap dipertahankan," urai Hasto.

Sementara, ia menyebut, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta ada batasannya, di mana untuk sektor pendidikan sudah diplot 20 persen.

Ketika diharuskan menggelontorkan anggaran untuk jaminan pendidikan, termasuk bagi siswa di sekolah swasta, dikhawatirkan sektor lain jadi korban.

"Kalau disuruh jauh di atas 20 persen, ya habis, lainnya ngga kebagian. Kan tidak mungkin semua uang untuk menyekolahkan warga, terus jalan yang rusak, lampu yang mati, tidak diperbaiki, kan nggak mungkin," terangnya.

Oleh sebab itu, dengan plafon yang ada, pihaknya harus menyentuh keputusan penggratisan SD-SMP negeri dan swasta ini dengan standar yang dimiliki Pemkot Yogyakarta.

Dalam artian, eksekutif tidak akan mampu ketika dipaksa menyesuaikan dengan standar SD swasta yang dana operasionalnya sangat tinggi.

"Kalau harus disesuaikan dengan operasional sekolah swasta seperti sekarang kan tidak mungkin, karena operasionalnya tinggi. Tapi, saya belum tahu juga, kapan keputusan MK itu akan dilaksanakan," ungkapnya.

Menurutnya, Pemkot Yogyakarta saat ini masih fokus melakukan pemerataan kualitas sekolah negeri, khususnya pada jenjang SD, yang bisa dibilang peminatnya belum optimal.

Hasto menilai, fenomena itu menjadi ironisme tersendiri, karena SD negeri di Kota Pelajar sudah digratiskan, plus disertai dengan guru-guru yang telah tersertifikasi.

"Sampai-sampai guru SD negeri saja menyekolahkan anaknya di swasta, itu kan edan tenan. Harusnya malu, mengakui bahwa sekolahnya tidak bermutu," tegas Wali Kota.

"Sebenarnya itu yang mau saya ubah lebih dulu. Tapi, belum sempat diubah, sudah ada keputusan MK ini. Jadi, konstruksinya menjadi berubah lagi ya," pungkasnya. (aka)