Realisasi Penanganan RTLH di Gunungkidul Capai 30 Persen pada Triwulan Pertama 2025

Laporan Reporter Tribun Jogja, Nanda Sagita Ginting 

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Pembangunan fisik Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Gunungkidul pada Triwulan Pertama 2025 ini, mencapai 30 persen dari target tahun ini.

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Kabupaten Gunungkidul mencatat target penanganan tahun ini menyasar sebanyak 246 unit RTLH. 

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPRKP Gunungkidul, Nurgiyanto, mengatakan proses pembangunan fisik RTLH yang sudah berjalan tersebar di 44 kalurahan di Gunungkidul.

"Pembangunan fisik RTLH ini sebagian besar sudah memasuki tahapan plester pada bagian dinding rumah," ujarnya saat dikonfirmasi pada Kamis (15/5/2025).

Dia melanjutkan setiap unit RTLH yang akan dibangun mendapatkan bantuan dana dari APBD tahun ini sebesar Rp20 juta.

Yang mana, alokasi ini digunakan untuk memperbaiki bagian rumah seperti atap, dinding, dan lantai.

"Tahun ini, total alokasi dari APBD 2025 untuk RTLH sebesar Rp4,9 miliar. Di mana, setiap unitnya mendapatkan bantuan dana sebesar Rp20 juta yang diperuntukkan penguatan struktur pada bangunan rumah. Sedangkan, untuk jambanisasi dilakukan terpisah, karena memiliki anggaran yang lain," paparnya.

Baca juga: 10 Kalurahan di Gunungkidul Jadi Prioritas Penanganan Kasus Stunting

Dia menuturkan sejauh ini progres pembangunan fisik RTLH tidak ditemui kendala.

Mulai dari pendataan, penyaluran bantuan dana, hingga pembangunannya.

"Secara teknis di lapangan tidak ada kendala, paling kendala kecil tapi bisa diatasi, secara keseluruhan berjalan lancar," paparnya.

Dia mengatakan tahun ini secara periodik target perbaikan RTLH mengalami penurunan, di mana tahun sebelumnya menyasar sebanyak 253 unit.

Hal ini lantaran sebanyak tujuh unit RTLH ditangani Dinas Sosial kaitannya dengan kemiskinan ekstrem. 

"Seharusnya setiap tahun ada peningkatan sasaran perbaikan RTLH, namun karena ada program yang sama di dinas yang lain, maka ada sedikit penurunan target di tempat kami," ujarnya.

Dengan adanya penurunan target tersebut, pihaknya optimis pembangunan fisik seluruh RTLH dapat diselesaikan tepat waktu. 

"Kami targetkan sebelum akhir tahun pembangunannya sudah selesai semua," pungkasnya. 

Sementara itu, Kepala DPUPRKP Gunungkidul Rakhmadian Wijayanto menambahkan berdasarkan surat keputusan (SK) Bupati Gunungkidul No. 125/KPTS/2021 tentang Penetapan Lokasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Gunungkidul, terdapat 21.758 unit RTLH di wilayah ini.

Dan dari jumlah tersebut yang sudah mendapatkan penanganan baru sekitar 4.800 unit.

"Memang progres penanganan rumah RTLH di Kabupaten Gunungkidul tergolong rendah masih di bawah 50 persen. Sebab, jumlah RTLH cukup banyak, sehingga membutuhkan waktu untuk mencakup keseluruhan, termasuk soal anggaran juga," urainya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi C DPRD Gunungkidul, Supriyadi, mengatakan bakal mendorong pemerintah desa untuk melakukan inventarisasi RTLH secara mendetail.

Supaya, batuan perbaikan rumah tersebut bisa tepat sasaran. 

"Kami sudah sampaikan dalam Musreng kemarin, agar RTLH segera diinventarisir secara detail dan optimal. Kami juga sampaikan kepada OPD terkait untuk melakukan survei untuk menghindari ketidaktepatan bantuan,"terang dia.

Tak hanya itu, dirinya juga menyoroti soal anggaran RTLH yang tergolong kecil sehingga membuat kendala untuk mempercepat penuntasan RTLH di Kabupaten Gunungkidul.

"Itu termasuk kecil anggaranya untuk perbaikan di 44 kalurahan, ya kalau bisa diperluas lagi anggaranya supaya jumlah perbaikan RTLH ya juga bertambah,"tandasnya. (*)