Pemkab Kulon Progo Targetkan Capaian Kegiatan Reformasi Kalurahan di 2025
Upaya tersebut dilakukan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPMKPPKB) Kulon Progo.
Penulis: Alexander Aprita | Editor: Muhammad Fatoni
lihat foto
TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo terus mengupayakan reformasi kalurahan sesuai arahan pemerintah pusat.
Upaya tersebut dilakukan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPMKPPKB) Kulon Progo.
Kepala DPMKPPKB Kulon Progo, Muhadi menyampaikan berbagai kegiatan dalam rangka reformasi kalurahan telah dimulai sejak 2024 lalu.
"Saat itu ada 5 kegiatan utama yang dilakukan dalam mendorong reformasi kalurahan," jelasnya pada Selasa (29/04/2025).
Lima kegiatan utama tersebut meliputi pengembangan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), peningkatan pelayanan publik, pengawasan, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan data dan informasi.
Menurut Muhadi, 5 kegiatan tersebut masih dilanjutkan pada 2025 ini.
Namun pihaknya juga menambah 4 kegiatan utama lainnya dalam mencapai target reformasi kalurahan.
"4 kegiatannya adalah penguatan digitalisasi kalurahan, penguatan pengelolaan aset kalurahan, penguatan regulatif, serta penguatan sinergi pemerintah kalurahan dengan kapanewon," ujarnya.
Baca juga: Naskah Kuno yang Terdata di Kulon Progo Minim, Dispussip Gencarkan Penelusuran
Muhadi mengatakan berbagai langkah percepatan terus dilakukan agar target kegiatan reformasi kalurahan bisa tercapai.
Seperti akselerasi penyelesaian berbagai regulasi, evaluasi kualitas belanja, melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat dan pendampingan dalam kegiatan reformasi.
Dukungan reformasi kalurahan juga datang dari Pemerintah Daerah (Pemda) DIY.
Bentuknya berupa penyaluran anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan (Danais) untuk reformasi kalurahan senilai Rp100 juta per kalurahan.
"Semoga target reformasi kalurahan bisa tercapai, termasuk harmonisasi antar pihak dalam rangka pemenuhan target," kata Muhadi.
Upaya harmonisasi salah satunya dilakukan lewat Rapat Koordinasi (Rakor) di Aula Adikarta, Sekretariat Daerah Kulon Progo, Senin (28/04/2025).
Rakor dibuka oleh Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko.
| Pengelola Sungai Mudal Kulon Progo Jeaskan Kabar Wisatawan Kuras Sungai Cari Gelang Emas yang Hilang |
|
|---|
| Posisi Pimpinan BPBD dan Kesbangpol Kulon Progo Segera Terisi, Tunggu Keputusan Bupati |
|
|---|
| Situs Resmi Pemkab Kulon Progo Alami Serangan Siber Hingga Lebih Dari 200 Ribu Kali |
|
|---|
| Kodim dan Pemkab Kulon Progo Tingkatkan Kewaspadaan Hadapi Potensi Bencana Akibat Cuaca Ekstrem |
|
|---|
| Pemkab Kulon Progo Pastikan Tidak Ada Kenaikan Tarif PBB P2 Tahun 2025 |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.