Kalurahan hingga Pemkab Bantul dan ATR BPN Turun Tangan, Komitmen Tuntaskan Masalah Tanah Mbah Tupon

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, bersama jajaran terkait termasuk ATR/BPN Bantul berkomitmen menuntaskan permasalahan tanah milik Mbah Tupon.

Sebagaimana diketahui, Mbah Tupon yang merupakan warga RT 4, Padukuhan Ngentak, Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanah seluas 1.655 meter per segi serta beberapa rumah.

Lurah Bangunjiwo, Parja, mengatakan, sebenarnya awalnya pihaknya tidak mengetahui kejadian itu. Bahkan saat proses balik nama pun, pihaknya tidak tahu secara pasti.

Baca juga: Warga Bantul Korban Mafia: Sertifikat Tanah Mbah Tupon Beralih Nama, Bank Datang untuk Melelang

"Lalu, beberapa waktu kemudian kami dengar info ada kasus itu. Tapi, informasi yang didapat belum resmi, karena tidak ada laporan," katanya kepada Tribunjogja.com, di rumah Mbah Tupon, Senin (28/4/2025).

Selang beberapa waktu, Mbah Tupon dan pihak pengurus tanah Mbah Tupon atas nama BR datang ke kalurahan untuk melakukan laporan serta meminta petunjuk hingga mediasi. 

"Sebenarnya, permintaan Mbah Tupon itu simpel. Beliau minta agar tanah Mbah Tupon itu tetap kembali atas nama Mbah Tupon. Karena, sebelumnya Mbah Tupon sempat menyerahkan proses pecah tanahnya ke BR," jelas dia.

Pemkab dan ATR turun tangan

Namun, hasil mediasi itu tidak membuahkan hasil. Hingga akhirnya, kasus ini viral dikarenakan tanah milik Mbah Tupon akan dilelang oleh pihak keempat. 

"Lalu, dari Pak Bupati telah mengutus bagian hukum dan dari Menteri Agraria juga mengutus ATR/BPN untuk menuntaskan masalah ini. Kemudian, Pemerintah Bantul juga sudah memberikan bantuan hukum dan beraigat gratis," ucap Parja.

Lanjutnya, pihak ATR/BPN juga akan memproses sesuai prosedurnya. Namun, tidak semua dokumen tanah Mbah Tupon akan dibuka secara gamblang karena ada beberapa yang bersifat rahasia.

"Yang jelas semua dokumen sudah disiapkan. Dan sejauh ini Mbah Tupon senang menerima fasilitas hukum dari Pemkab Bantul, ATR/BPN, pihak lain, termasuk dari Gerinda pusat," jelasnya. 

Baca juga: Beri Perhatian Khusus untuk Kasus Mbah Tupon, Gerindra DIY Siapkan Bantuan Hukum Lawan Mafia Tanah

Lebih lanjut, Parja menyebut bahwa saat proses pengajuan balik nama kepemilikan tanah menjadi Indah Fatmawati, ATR/BPN tidak mengetahui bahwa di bawah terjadi masalah. 

"Jadi pengajuannya ada, kemudian, dokumen sudah ada. ATR/BPN Bantul itu tidak tahu, mereka tahunya dokumen sudah jadi terus dimajukan. Dan kami di kalurahan juga enggak tahu. Karena sertifikat jual beli tanah kami tidak terlibat, kecuali pengurusan waris atau surat tanah leter C kami masih terlibat," urainya.

Uji akta jual beli

Sementara itu, Kepala Kantor ATR/ BPN Bantul, Tri Harnanto, berujar, sebagai langkah, pihaknya sudah mengumpulkan dokumen dokumen yang ada di kantor pertanahan untuk pelajari lebih lanjut.