Penambang Rakyat Progo Protes Larangan Penggunaan Mesin, Ini Respon BBWS dan DPRD

"Kami tegaskan porsi kami hanya sebagai pelaksana aturan," terang dia.

Dalam persoalan ini, Lolo nenyampaikan apabila para penambang rakyat ingin menggunakan alat mekanik sebaiknya mengajukan IUP (berbadan usaha).

"Sehingga kedepan penambang masyarakat bisa menggunakan mesin," terang dia.

Amir Syarifudin Fraksi PKS, sekaligus Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY menambahkan, perbedaan persepsi pemahaman Undang-undang tentang penambang itu dahulu di Provinsi. 

Namun hal itu kembali ditarik ke pusat, dan dikembalikan lagi ke Provinsi, itu harus ada sigronisasi pemahaman. Termasuk terkait dengan alat. 

“Biar nanti tidak liar. Semisal ada atensi, ya biar atensinya itu kepada pendapatan asli daerah bukan kepada oknum yang lainnya. Hal itu yang akan kami tekankan,” pungkasnya. (hda)