UPDATE Gempa Myanmar: 3.354 Tewas, 4.850 Luka-luka, 220 Orang Masih dalam Pencarian

Gempa kedua berpusat sekitar 18 km di Selatan Kota Sagaing.

Kondisi politik Myanmar

Pada 1 Februari 2021 terjadi kudeta militer di Myanmar.

Militer menggulingkan pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, dan menyatakan keadaan darurat, menyerahkan kekuasaan kepada panglima tertinggi militer, Min Aung Hlaing. 

Beralasan kecurangan pemilu, Militer mengambil alih kekuasaan setelah Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi menang telak dalam Pemilu 2020. 

Kudeta Myanmar memicu krisis politik, kekerasan, dan konflik di Myanmar. 

Masyarakat sipil, kelompok etnis minoritas, dan milisi yang bersekutu dengan pemerintah bayangan melakukan perlawanan terhadap junta militer.

Sebagai informasi, junta adalah komite atau dewan administratif, terutama yang memerintah suatu negara setelah kudeta dan sebelum pemerintahan yang sah didirikan.

Banyak negara, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa, menjatuhkan sanksi terhadap Myanmar sebagai tanggapan atas kudeta. 

Sampai saat ini, Myanmar masih dalam keadaan yang sangat tidak stabil, dengan pertempuran terus berlanjut di berbagai wilayah dan jutaan warga mengungsi. 

Meskipun terjadi kudeta, perjuangan untuk demokrasi di Myanmar terus berlanjut, dengan berbagai kelompok yang menentang junta militer. 

Junta militer telah melakukan tindakan keras terhadap kebebasan media di negara itu, sebagai bagian dari strategi untuk mempertahankan kekuasaan. 

Tak hanya itu, junta militer Myanmar juga menyatakan akan mewajibkan wajib militer untuk semua laki-laki dan perempuan di atas usia tertentu. 

Kekuasaan junta militer menyebabkan peningkatan kemiskinan di Myanmar.

(Tribunjogja.com/Reuters/The Guardian)