Immanuel Ebenezer Minta Amnesti, Apa Sebenarnya Amnesti dan Siapa yang Bisa Mendapatkannya?

TRIBUNJOGJA.COM - Permintaan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel untuk mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan K3 oleh KPK mengundang perhatian publik.


“Saya berharap mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo,” kata Noel, Jumat (22/8/2025).

Namun, benarkah permintaan amnesti bisa diberikan dalam kasus dugaan korupsi? Untuk memahami itu, publik perlu mengenal dua istilah hak prerogatif Presiden, yakni amnesti dan abolisi.

Di saat bersamaan, DPR RI baru saja menyetujui usulan Presiden terkait pemberian amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan abolisi bagi mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. 

Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna setelah Presiden Prabowo mengirimkan surat pertimbangan pada 30 Juli 2025.

Apa Itu Abolisi dan Amnesti?

Mengutip penjelasan hukumonline.com, abolisi dan amnesti sama-sama merupakan hak prerogatif Presiden yang berkaitan dengan penghapusan akibat hukum pidana, tetapi memiliki ruang lingkup berbeda.

1. Abolisi

Menghapus proses penuntutan pidana. Dengan abolisi, perkara dihentikan dan tidak dilanjutkan ke pengadilan. 

Hal ini diatur dalam Pasal 4 UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 yang menegaskan, Pasal 4 UU 11/1954 menyebutkan, “Dengan pemberian amnesti semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang termasuk dalam Pasal 1 dan 2 dihapuskan. Dengan pemberian abolisi maka penuntutan terhadap orang-orang yang termaksud dalam Pasal 1 dan 2 ditiadakan”.

Baca juga: 5 Fakta Terbaru Immanuel Ebenezer Dipecat Prabowo, Minta Amnesti hingga Cuitan 2021 Viral

2. Amnesti

Menghapus seluruh akibat hukum pidana yang sudah dijatuhkan, biasanya untuk tindak pidana politik. 

Status hukum penerimanya dipulihkan penuh. Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 menegaskan, Presiden memberi amnesti dengan pertimbangan DPR.

Keduanya hanya bisa diberikan setelah Presiden mendapatkan persetujuan DPR dan nasihat Mahkamah Agung.

Dalam praktiknya, abolisi dan amnesti diterbitkan lewat Keputusan Presiden (Keppres). 

Sejumlah Keppres pernah dikeluarkan, seperti Keppres Nomor 115 Tahun 2000 dan Keppres Nomor 88 Tahun 2001 yang secara eksplisit menghentikan penuntutan terhadap individu tertentu.