Pakar UGM Sebut Jaringan Irigasi Dikelola Pemda Banyak yang Rusak: Target Swasembada Bisa Terimbas

“Perlu dicatat bahwa daerah irigasi yang baru dibuka, terutama di daerah dengan tanah-tanah marginal, tidak dapat seproduktif daerah irigasi yang sudah ada sejak lama dengan tanah yang matang dan subur,” jelasnya.

Melihat data Kementerian PUPR tahun 2014, jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat yang berada dalam kondisi baik sekitar 77 persen, namun Endita menuturkan lebih dari separuh jaringan irigasi yang dikelola pemerintah daerah berada dalam kondisi rusak.

“Segala kerusakan yang terlihat dari kondisi jaringan irigasi di Indonesia ini tentu bisa disebabkan oleh kemampuan anggaran pemerintah daerah yang tidak sekuat pemerintah pusat,” paparnya.

Endita mengkhawatirkan jika anggaran Kementerian yang dipotong adalah anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan infrastruktur, maka yang akan terjadi adalah semakin banyak jaringan irigasi yang rusak dan tidak terawat sehingga tidak dapat mengalirkan air sesuai yang direncanakan.

“Akibatnya, air yang dibutuhkan oleh tanaman tidak bisa sampai ke lahan pertanian, tentu produksi pertanian pun akan menurun,” katanya.

Di tengah pengurangan anggaran ini, tambahnya, selain perbaikan dan penambahan jaringan irigasi, penguatan teknologi pertanian seperti program modernisasi irigasi sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas.

Namun, modernisasi membutuhkan infrastruktur irigasi yang memadai dan anggaran yang signifikan.

Oleh karena itu, langkah yang lebih mendesak adalah menyelesaikan masalah sosial seperti memperbaiki tata kelola dan kepastian hukum di bidang irigasi.

“Seringkali, kendala sosial dan non-teknis menjadi hambatan dalam mewujudkan jaringan irigasi yang efisien, sehingga perbaikan di aspek ini akan memberikan dampak jangka panjang bagi produktivitas pertanian,” pungkas Endita. (*)