Jogja Memanggil Tidak Sampaikan Tuntutan, Tetapi Perlawanan Pemerintahan Prabowo-Gibran

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Massa aksi Jogja Memanggil #Indonesiagelap tidak menyuarakan tuntutan, melainkan pekik perlawanan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran.

Pernyataan ini disampaikan perwakilan Massa Jogja Memanggil, Semanof kepada awak media, Kamis (20/2/2025).

Dia menyampaikan kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto dinilai banyak yang absurd.

"Karena gagalnya komunikasi publik dari para menteri-mentrinya. Seperti PPN 12 persen, misal ada perbedaan informasi," jelasnya.

"Lalu Presiden Prabowo seperti pahlawan kesiangan, akhirnya gas dikembalikan ke pengecer," sambung Semanof. 

Selain itu mereka juga menyampaikan banyaknya konflik agraria di antaranya pagar laut di Tangerang, serta di Pati, Jawa Tengah yang semuanya dikelola oleh orang tertentu.

Mereka juga menyoroti pernyataan Prabowo Subianto yang mana koruptor akan dimaafkan apabila yang bersangkutan mengembalikan uang hasil korupsi.

"Prabowo juga menciptakan militerisasi bahwa semua TNI hari ini bisa menjabat pegawai negeri sipil (TNI). Itu artinya kembali ke orde baru yang mana dwi fungsi TNI hadir," ungkapnya.

Baca juga: Disdikpora Kulon Progo Berharap Program MBG Segera Diperluas, Tak Hanya di Sentolo

Demi Janji Politik Pangkas Anggaran Penting

Semanof turut mengkritisi mengenai efisiensi anggaran besar-besaran demi mewujudkan program makan siang bergizi (MBG) yangmana itu merupakan janji politik Prabowo-Gibran saat Pilpres.

Dia juga ragu dengan dinamika politik saat ini yang dinilainya sangatlah suram, sebab menurut Semanof reformasi yang diupayakan sejak dulu telah gagal.

"Reformasi telah gagal maka dari itu pada aksi ini kami tidak akan melakukan tuntutan. Seperti makan siang gratis merupakan janji politik yang akhirnya memangkas anggaran kementerian penting contohnya pendidikan dan sosial," terang dia.

"Bagaimana bisa pendidikan hal penting dipangkas untuk makan siang gratis. Harusnya sekolah gratis bukan makan siang gratis," sambung Semanof. 

Dari beberapa pernyataan tersebut, Jogja Memanggil tidak akan melakukan tuntutan apapun kepada pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Jogja Memanggil memiliki poin perlawanan, pertama turunkan Prabowo-Gibran. Bubarkan kabinet merah putih. Ketiga bangun demokrasi kerakyatan seperti yang disampaikan Moh Hatta," jelasnya.

Serta partisipasi langsung untuk mencapai kesepakatan, lalu otonomi Individu dan terakhir hak Inklusi bagi setiap individu. 

Pantauan terkini, Pukul 14.27 WIB massa aksi sudah menduduki Jalan Malioboro tepatnya di depan Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta.

Mereka kembali melanjutkan orasi dan tetap bertahan untuk menyuarakan aspirasinya. (hda)