Kecemasan Mahasiswa Penerima KIPK setelah Isu Efisiensi: Tanpa Beasiswa Itu, Kuliah Hanya Mimpi

Dana KIPK mencakup UKT serta uang saku atau living allowance yang diberikan per semester. 

Untuk mahasiswa di Yogyakarta, nominalnya sekitar Rp6,6 juta per enam bulan, atau sekitar Rp1,1 juta per bulan.

Uang itu harus cukup untuk biaya indekos, makan, transportasi, dan kebutuhan kuliah. 

Linda membayar Rp750 ribu untuk kos. “Sisanya Rp350 ribu buat makan, bensin, kebutuhan kuliah. Bisa dibilang memang mepet,” ujarnya.

Ia pun gigih harus mencari cara agar bisa bertahan. “Puji Tuhan, saya kuliah sambil part-time. Lumayan membantu di samping uang dari KIPK,” kata Linda. 

Banyak teman-temannya sesama penerima KIPK yang melakukan hal sama, menghemat, bekerja sambilan, berjibaku agar tetap bisa kuliah hingga pencairan dana berikutnya tiba.

Belajar Hukum untuk Perubahan

Linda mengambil jurusan hukum bukan tanpa alasan. Ia melihat bagaimana masyarakat kelas bawah sering kali berada dalam posisi rentan terhadap ketidakadilan, sesuatu yang juga dirasakan keluarganya.

“Belajar hukum cakupannya luas, dan kebanyakan mencakup hajat hidup orang banyak. Termasuk soal kebijakan seperti KIP-K ini,” ungkapnya lagi.

Bagi Linda, pendidikan adalah kunci untuk mengubah nasib, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk banyak orang.

Itu sebabnya, pemangkasan dana pendidikan terasa seperti tamparan. “Kalau soal KIPK tidak tepat sasaran, harusnya cukup diperketat seleksi dan pengawasannya, bukan memangkas anggarannya,” tegasnya lagi.

Jaminan Menkeu

Isu pemotongan dana KIPK memang masih dalam tahap perencanaan, belum sah. Kabar terbaru, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjamin program KIPK terbebas dari dampak efisiensi anggaran.

Ia merinci jumlah penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar saat ini mencapai 1.040.192 mahasiswa dan dianggarkan sebanyak Rp14,69 triliun.

Namun, bagi Linda dan ribuan mahasiswa lain yang bergantung padanya, ketidakpastian ini sempat membuat tidur mereka tak nyenyak.