Batal 6,5 Tahun Penjara, Hukuman Harvey Moeis Jadi 20 Tahun di Balik Jeruji Besi

Mereka adalah Helena Lim, pemilik perusahaan money changer PT Quantum Skyline Exchange (QSE), Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, eks Direktur Utama PT Timah Tbk, serta Suparta dan Reza Andriansyah, yang masing-masing menjabat sebagai Direktur Utama dan Direktur Pengembangan Usaha di PT Refined Bangka Tin (RBT).

Baca juga: Jet Pribadi Harvey Moeis Diduga Hasil Korupsi

Menanggapi putusan yang lebih berat ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Rano Alfath, menyambut baik langkah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. 

Ia menegaskan bahwa negara harus bersikap tegas terhadap korupsi, terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam.

"Putusan PT DKI Jakarta yang memperberat hukuman Harvey Moeis menjadi 20 tahun penjara serta menaikkan uang pengganti dari Rp 210 miliar menjadi Rp 420 miliar semakin menegaskan bahwa negara tidak boleh memberi toleransi terhadap kejahatan korupsi, khususnya dalam sektor sumber daya alam," kata Rano, Kamis (13/2/2025).

Ia juga mengapresiasi sikap tegas majelis hakim dalam memutus perkara ini. Menurutnya, keputusan ini tidak hanya menunjukkan keberanian dalam menegakkan hukum, tetapi juga menjadi sinyal bahwa kepentingan negara diutamakan. 

"Kami mengapresiasi majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah bersikap tegas dan objektif dalam memutus perkara ini. 

Putusan ini tidak hanya menunjukkan keberanian dalam penegakan hukum, tapi juga memperkuat pesan bahwa sistem peradilan tetap berdiri di atas prinsip keadilan dan kepentingan negara," ungkapnya.

Selain itu, Rano menyoroti peningkatan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan Harvey Moeis. Menurutnya, negara harus memastikan bahwa aset yang diperoleh secara tidak sah dikembalikan ke kas negara.

"Majelis hakim telah menegaskan bahwa Harvey Moeis memperkaya diri sendiri sebesar Rp 420 miliar yang merupakan bukti konkret bahwa korupsi ini tidak hanya merugikan negara dalam skala besar, tetapi juga menunjukkan adanya penguasaan aset ilegal yang harus dikembalikan ke kas negara," kata politisi PKB ini.

Ia menambahkan bahwa negara tidak boleh berhenti hanya pada pemidanaan pelaku, tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh aset hasil korupsi benar-benar dipulihkan. 

"Peningkatan jumlah uang pengganti menjadi Rp 420 miliar adalah langkah yang tepat karena negara tidak boleh berhenti hanya pada pemidanaan pelaku, tetapi harus memastikan bahwa aset yang diperoleh secara melawan hukum dapat dipulihkan," tegasnya.

Rano juga mengapresiasi kerja sama antara Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung dalam menegakkan hukum. Keputusan ini dianggap sebagai bukti nyata bahwa negara berpihak pada supremasi hukum dan pemberantasan korupsi.

"Lebih dari sekadar hukuman berat, negara harus memastikan bahwa seluruh proses eksekusi terhadap aset yang dikorupsi berjalan maksimal. Komisi III DPR RI akan terus mengawal implementasi putusan ini, termasuk mengawasi pelaksanaan pengembalian kerugian negara agar tidak ada celah bagi pelaku untuk menghindari kewajiban finansialnya," ujar Rano.

"Selain itu, kasus ini harus menjadi momentum untuk memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap tata niaga sumber daya alam, agar praktik serupa tidak terulang di masa mendatang," imbuhnya.

Dengan vonis ini, Harvey Moeis kini harus menghadapi hukuman 20 tahun penjara serta membayar uang pengganti sebesar Rp 420 miliar. 

Putusan ini diharapkan dapat menjadi efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi lainnya, khususnya di sektor sumber daya alam.

( Tribunjogja.com / Kompas.com )